Follow detikFinance
Kamis 09 Oct 2014, 11:28 WIB

Jokowi-JK Berpeluang Genjot Ekonomi RI Tumbuh 10%

- detikFinance
Jokowi-JK Berpeluang Genjot Ekonomi RI Tumbuh 10% Raden Pardede
Jakarta - Pemerintahan baru pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berpeluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui sejumlah kebijakan terobosan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 10% dalam 5 tahun ke depan.

Demikian diungkapkan Raden Pardede, Wakil Ketua Ekonomi Nasional (KEN), saat peluncuran buku bertajuk 'Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru' di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Menurut Raden, pemerintahan baru memiliki banyak pilihan. Seperti mempertahankan kondisi stabil dengan pertumbuhan sekitar 5% atau dengan pertumbuhan 10% yang bisa menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan per tahun.

"Tentunya lebih baik kita mendaki gunung dengan mereformasi kebijakan menuju pertumbuhan 10% dan lapangan pekerjaan 4 juta per tahun," kata Raden.

Peluang ini, lanjut Raden, datang dari pasar Tiongkok yang sudah kehilangan daya saing ekspor karena harga produknya yang lambat laun naik. Nilai ekspor Tiongkok selama ini bisa mencapai US$ 1,5 triliun, dan Indonesia bisa merebut sebagian dari pasar tersebut.

"Rebut pasar Tiongkok yang mayoritas adalah padat karya. Sekarang tengah diperebutkan negara lain," ujarnya.

Optimalisasi awal dapat dilakukan dengan pemanfaatan tenaga kerja produktif. Ia mencatat ada 20 juta tenaga kerja surplus namun tidak berkontribusi besar.

Ini bisa diperbaiki dengan memindahkan pekerja informal untuk bekerja di sektor manufaktur padat karya. "Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat dengan mudah mendongkrak nilai ekspor sebesar 22% untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi 10% dalam 5 tahun ke depan," terangnya.

Selanjutnya, tambah Raden, adalah pengurangan biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur. Pemerintah bisa berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar, sementara infrastruktur yang bernilai komersial diserahkan kepada swasta atau BUMN.

"Tanpa investasi, sulit untuk bagi pemerintah mendorong pembangunan," sebut Raden.

(mkl/hds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed