Follow detikFinance
Selasa 04 Aug 2015, 17:48 WIB

Lartas Jadi 'Mainan' Izin Impor Oknum Pejabat, Ini Modusnya

Dana Aditiasari - detikFinance
Lartas Jadi Mainan Izin Impor Oknum Pejabat, Ini Modusnya
Jakarta - Ketentuan tentang larangan terbatas (lartas) untuk barang impor tertentu diyakini sebagai aturan yang paling rentan dimanfaatkan oknum pejabat. Lartas adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, seperti minuman keras, garam, rotan dan lainnya.

Kementerian dan lembaga bisa menetapkan peraturan lartas atas barang impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan, antara lain Kementerian Perdagangan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Pertanian dan lainnya.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, bila tidak ditata ulang aturan ini akan terus menjadi lahan bahas oknum pejabat untuk mencari keuntungan pribadi.
‎‎
Ia menjelaskan larangan terbatas bukan lah larangan mutlak. Artinya bukan benar-benar dilarang melainkan bisa berubah sesuai kebijakan pejabat pemegang otoritasnya. Misalnya ada aturan gula yang dilarang diimpor pada periode Juni hingga November karena sedang ada panen di dalam negeri, namun bisa dibuka kembali selain bulan tersebut.

"Khusus larangan terbatas ini memang rawan, kalau tidak disistemkan," kata Edy dalam diskusi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).‎

Kerawanan yang dimaksud karena regulasi ini bersifat transaksional. Artinya ada kemungkinan dinegosiasikan penerapannya di lapangan.

Ia mencontohkan ada importir gula yang melakukan impor gula pada periode Maret dengan masa pengiriman 3-4 bulan. Lalu ketika produk tersebut sudah mulai dikapalkan, tiba-tiba muncul larangan terbatas untuk produk gula pada bulan Juni atau 3 bulan setelah pengiriman karena di dalam negeri sedang panen raya.

Namun lantaran gula sudah terlanjut dikirim maka pengusaha meneruskan proses pengiriman meskipun tahu kemungkinan besar barangnya akan ditolak.

"Di sini negosiasinya terjadi ke otoritas yang memberikan izin agar barang tetap bisa masuk. Untuk mendapatkan kepastian (barangnya bisa masuk) biasanya dia (importir) langsung melakukan lobi ke tingkat pimpinan," katanya.

Ia menegaskan, penjelasannya ini tanpa maksud menyudutkan koleganya di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan yang saat ini tengah dirundung kasus suap.‎

"Saya tidak tahu kasus sahabat saya di Daglu. Tapi memang Lartas ini problem," pungkasnya.‎

Malam tadi usai melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa keberadaan Larangan Terbatas sering dijadikan lahan permainan oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri.

(dna/hen)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed