Follow detikFinance
Senin 11 Dec 2017, 14:10 WIB

Korupsi Pemicu Kegagalan Pembangunan

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Korupsi Pemicu Kegagalan Pembangunan Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir dalam peringatan Hari Anti Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Bambang ingatkan pentingnya pencegahan korupsi demi pembangunan nasional.

"Program pembangunan yang dikorupsi menciptakan kerugian sebagian dari keseluruhan pelaksanaan program tersebut, demikian pula kalau program pembangunan dirancang dan dianggarkan secara kurang berkualitas maka yang terjadi adalah some lost atau inefiesiensi atas program pembangunan tersebut," ujar Bambang, Senin (11/12/2017).

"Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang berkualitas tidak kalah penting untuk mencegah inefisiensi bahkan kegagalan dalam pembangunan," tegasnya.

Maka dari itu, kata Bambang, pemerintahan sekarang menyiapkan perencanaan sangat matang agar terhindar dari ulah para koruptor. Ini tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

"Esensi dari PP dimaksud adalah penerapan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pendekatan perencanaan dan penganggaran melalui Money Follows Program dari yang sebelumnya melalui Money Follows Function dan penerapan pendekatan THIS (tematik, holistik, integratif dan spasial), dalam perencanaan penganggaran agar lebih menciptakan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan baik di pusat dan daerah," paparnya.

Pemerintah juga menyiapkan E-Planning-E-Budgeting untuk mengintegrasikan proses perencanaan sampai dengan penganggaran (penerbitan DIPA) dengan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB.

Di samping itu disiapkan Integrated Presidential Dashboard (IPD) yang menjadi dashboard RKP dan RPJMN untuk mendukung Integrated Presidential Dashboard (IPD).

"Pelaksanaan IPD dimaksud merupakan langkah menuju grand design e-Government dalam wadah Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan antara e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment dan e-Services. Master data sumber daya nasional dimaksud di bentuk melalui integrasi aplikasi e-gov K/L/D/I sesuai tugas dan fungsinya," terang Bambang.

Segala macam program diupayakan mampu untuk menutup celah aksi tindakann korupsi.

"Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi yang konkrit dari Pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengarah pada result based oriented serta mencegah terjadinya penyalahgunaan (missused) anggaran yang mengarah pada korupsi," pungkasnya. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed