Follow detikFinance
Rabu 15 Nov 2017, 11:36 WIB

Ini Penjelasan Lunturnya Status BUMN di Antam hingga Bukit Asam

Danang Sugianto - detikFinance
Ini Penjelasan Lunturnya Status BUMN di Antam hingga Bukit Asam Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Untuk membentuk holding BUMN tambang, pemerintah akan mengalihkan kepemilikan saham 3 BUMN pertambangan ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang akan menjadi induknya. Ketiga BUMN itu yakni PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Lalu apakah benar Timah, Antam dan PTBA tak lagi berstatus BUMN lagi?

Menurut Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, pengertian Persero sendiri merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara Indonesia. Pengertian tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat 2.

"Kalau perseroan sesuai dengan UU BUMN bahwa yang 51% sahamnya atau lebih dimiliki langsung oleh negara. Jadi nanti yang persero tinggal satu induknya saja Inalum. Karena anaknya tidak dimiliki langsung oleh negara," terangnya kepada detikFinance, Rabu (15/11/2017).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini kepemilikan negara di Antam sebanyak 65% atau 15,6 miliar lembar, Timah 65% atau 4,84 miliar lembar dan PTBA 65% atau 1,5 miliar lembar. Seluruh saham seri B itu akan dialihkan kepada Inalum.

Itu artinya, kata Said, pemerintah atau negara tidak lagi memiliki langsung saham di 3 perusahaan tersebut. Sebab saat ini pemegang saham pengendali barunya adalah Inalum. Meskipun pemerintah juga memiliki seluruh saham Inalum.

"Jadi statusnya BUMN enggak mungkin, karena sahamnya tidak dimiliki langsung oleh negara," tegasnya.


Namun pemerintah masih menyisakan saham dwi warna di 3 perusahaan tambang itu. Sehingga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, Antam, Timah dan PTBA nantinya akan diperlakukan setara dengan BUMN.

Maka mereka masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum selayaknya BUMN. Lalu juga masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed