Follow detikFinance
Senin 20 Feb 2012, 09:54 WIB

ICW: Demi Proyek, BUMN Rela Jadi 'ATM' Koruptor

- detikFinance
ICW: Demi Proyek, BUMN Rela Jadi ATM Koruptor
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering dijadikan \\\'ATM\\\' atau mesin uang bagi kepentingan elit, terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, ICW berpesan kepada KPK dan Kepolisian agar lebih aktif melakukan penyelidikan, dengan mengumpulkan keterangan dari BUMN-BUMN yang telah disebut Nazaruddin dalam persidangan.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menjelaskan, BUMN jamak diketahui sebagai perusahaan penyumbang kampanye calon legislatif atau calon presiden tertentu. Setelah menang pemilu, perusahaan negara ini berharap mendapat proyek. Modusnya bisa melalui penunjukan langsung atau berpartner dengan swasta, seperti yang dilakukan Nazaruddin di grup Permai.

\\\"Kita dorong KPK untuk melakukan penyelidikan. Siapa saja yang terlibat? Layer besarnya harus juga diungkap. Justru dari sini saya lihat, masih blur atau sengaja disamarkan atas dugaan keterlibatan Pimpinan Fraksi, Banggar, Partai atas kasus Nazar ini,\\\" kata Ilyas saat berbincang dengan detikFinance<\/strong>, Senin (20\/2\/2012).

\\\"BUMN sering menjadi ATM atas Pileg atau Pilpres. Mereka dipaksa untuk jadi donatur kampanye. Setelah itu dikasih proyek,\\\" tambahnya.

Modus semacam ini diduga telah dilakukan BUMN bidang karya atau konstruksi. Penyelidikan BUMN Karya juga sudah dilakukan. Namun tidak hanya melibatkan WIKA (Wijaya Karya). PT PP (Persero) juga telah diminta keterangan.

Bagi ICW, tentu praktik-praktik semacam ini dapat merugikan negara. Pasalnya mekanisme tender atas proyek dihilangkan, demi tercapainya tujuan dari masing-masing pihak.

\\\"Dengan cara semacam ini maka proyek di dapat dengan cara yang tidak fair. Kerugian negara jelas, dengan apakah nilai proyek yang digelembungkan dengan sebagain untuk komisi atau nilai proyek di-markdown<\/em>,\\\" tegas Ilyas.

Praktik yang diduga ICW ini terlihat pada kasus mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin. Terdapat uang komisi yang terkumpul Rp 300 miliar dari lima perusahaan Grup Permai yakni PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology, PT Cakrawijaya Abadi dan PT Darmakusumah dan PT Pacific Putra Metropolitan.

ICW pun mendorong KPK untuk aktif dengan menggunakan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, dan jangan lagi berkutat pada tindak memperkaya diri sendiri. \\\"Harus bisa dioptimalkan itu UU yang baru. KPK sebagai lembaga super body juga bisa aktif dengan mengkompilasi data yang ada di Kepolisian atau Kejaksaan,\\\" tutur Ilyas.

Dalam persidangan, terkuat Nazaruddin menjadi pemasok proyek bagi BUMN Karya. Adhi Karya diketahui mengerjakan proyek senilai total Rp 1,2 triliun lebih yang berasal dari Nazaruddin, mulai dari pengerjaan rumah sakit Poltekes Perlang, rumah sakit haji di Surabaya, serta Pusdiklat dan Sekolah Olahraga Nasional senilai Rp 600 miliar milik Kementerian Olahraga dan Pemuda.

Exartex diketahui juga menjadi mitra kerja PT PP dalam proyek Flu Burung. Ini terlihat dari laporan keuangan PTPP yang dipublikasikan. Perseroan juga mendapatkan proyek Rumah Sakit Pendidikan Unair senilai Rp 600 miliar, juga pembangunan Stadion Utama Pekanbaru senilai Rp 235 miliar.

Wijaya Karya juga mendapat proyek dari partai yang berkuasa. Pada proyek Stadion Utama Pekanbaru WIKA bekerja sama (KSO) dengan PTPP. Perseroan pun membentuk KSO dengan Adhi Karya dalam pengerjaan proyek Pembangunan Pusdiklat dan Sekolah Olahraga Nasional (Hambalang).

Dua BUMN karya lain juga diduga mendapat proye dari Nazar. Yakni PT Nindya Karya yang memperoleh proyek Rumah Sakit Soetomo, dan gedung Jantung senilai Rp 150 miliar. Juga PT Waskita Karya yang mengerjakan proyek RSU Kandau di Menado. Total proyek konstruksi yang ‘dibagi-bagikan’ Nazaruddin untuk BUMN Karya sekitar Rp 3,7 triliun.

Di sisi lain tersangkutnya PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam aliran dana Nazaruddin, menurut Ilyas adalah tindakan pribadi dari Nazar untuk menyamarkan uang hasil komisinya tersebut.

\\\"IPO Garuda sendiri bermasalah dengan harga dan segala macamnya. Nah Nazar masuk ke sini apa dengan maksud untuk pencucian uang, kita harus ungkap. Bagian besarnya (pembelian IPO Garuda) untuk apa, untuk kepentingan partai atau kepentingan tertentu,\\\" tegasnya.

(wep/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed