Follow detikFinance
Selasa 25 Jun 2013, 20:08 WIB

Tak Punya Ruang ASI, Perusahaan Harus Dicabut Izinnya

- detikFinance
Tak Punya Ruang ASI, Perusahaan Harus Dicabut Izinnya
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan agar pemerintah memberikan sanksi perusahaan yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif.

Perusahaan yang tak punya ruang khusus ASI sesuai arahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri harus dicabut izinnya.

\\\"Kalau dari HRD club selama belum pernah melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut, bahkan mereka mengaku tidak mengetahui ada peraturan tersebut, oleh karena itu kita akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk liat langsung,\\\" ujar Ketua Divisi Pengawasan KPAI, M. Ihsan usai melakukan rapat kordinasi dengan 96 perusahaan di KBN, Cakung, Jakarta Utara, Selasa (25\/6\/2013)

Puluhan perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak memiliki ruang ASI untuk buruh. Padahal dalam Peraturan SKB 3 menteri antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Ihsan mengatakan kalau terbukti tidak memiliki ruang menyusui pihaknya akan melaporkan ke pemerintah pusat. \\\"Dengan rekomendasi akan menjadi dasar kita untuk bisa mencabut izin perusahaan dalam jangka pendek,\\\" tuturnya.

Ihsan menuturkan selama ini perusahaan masih cenderung fokus untuk memeras tenaga buruh kerja tanpa memperhatikan hak-hak mereka.

\\\"Seandainya mereka menfasilitasi ruang menyusui saya yakin produktifitas pabrik bertambah, karena buruh tersebut tidak terkuras pikirannya. Padahal secara otomatis kesejahteraan para pekerja akan meningkatkan produktivitas kerja itu sendiri,\\\" ujar Ihsan.\\\"

Pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perlindungan Prempuan Anak, jumat (28\/6\/2013) terkait masalah ini.

\\\"Kita akan berikan hasil rapat koordinasi semuanya, untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat antaralain Kementerian yang terkait dengan persoalan ASI eksklusif bagi buruh tersebut,\\\" kata Ihsan.

Ihsan menambahkan pihaknya juga akan mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif pada kawasan buruh di kota-kota besar di Indonesia. Pihak juga masih menemukan masalah anak pada buruh-buruh di tempat lainnya.

\\\"Kita juga akan mensosialisasikan di Bekasi, Batam, Tangerang, dan kota-kota industri lainnya di Indonesia. Seperti KPAI pernah lihat di Batam para pekerja disana harus mengeluarkan duit Rp 400 ribu untuk menitipkan anak kepada tetangganya, dan alhasil anak dibiarkan begitu saja,\\\" tandasnya.

Menurutnya, usai melakukan diskusi dan sosialiasi dengan perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dirinya dikagetkan ternyata masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui SKB 3 Menteri tersebut.

\\\"Selama masih banyak yang belum mengetahui dari 96 perusahaan di KBN untuk menyediakan tempat bagi para buruh atau pekerja memberikan ASI eksklusif di tempat bekerja masing-masing,\\\" ujarnya.

Payung hukum lebih tinggi soal ini sudah ada PP No 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. Pada pada pasal 30 berbunyi \\\'Pengurus tempat kerja dan penyelengara tempat sarana umum harus mendukung program ASI ekslusif.

Rancangan Peraturan Pemerintah Air Susu Ibu (RPP ASI) sempat kontroversi pada 2008 lalu. RPP itu merupakan penjabaran dari UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

(edo/hen)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed