Follow detikFinance
Rabu 21 May 2014, 13:57 WIB

Di Depan 33 Gubernur, Mentan Suswono Curhat Soal Susah Cari Lahan Pertanian

- detikFinance
Di Depan 33 Gubernur, Mentan Suswono Curhat Soal Susah Cari Lahan Pertanian
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono kembali mengeluh soal sulitnya mencari lahan baru untuk pertanian di Indonesia. Saat ini alih fungsi (konversi) lahan pertanian lebih pesat daripada penambahan cetak lahan sawah baru.

Data Kementerian Pertanian (Kementan), tercatat setiap tahun lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan dan industri sekitar 90.000 hektar. Sementara kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya 30.000 hektar per tahun, artinya ada defisit 60.000 hektar per tahun.

"Kami berharap calon presiden bisa menangani persoalan masalah lahan pertanian ini," katanya di acara Rakornas ke V Tim Pemantau Inflasi Daerah yang dihadiri 33 gubernur se-Indonesia di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/5/2014)

Ia menjelaskan masalah lahan yang terbatas menjadi akar permasalahan kemiskinan struktural yang dialami petani. Luas lahan pertanian per kapita di Indonesia hanya 560 m2, sedangkan di Thailand 5.600 m2.

"Saat ini Thailand luas panen 9 juta hektar (sawah) dengan produksi 20 juta ton, Indonesia 13 juta hektar dengan roduksi padi kita 40 juta ton (beras). Persoalannya jumlah penduduk kita 4 kali-nya Thailand. Jadi jelas kurang," katanya.

Hingga kini, Kementan belum mendapatkan jutaan lahan terlantar yang potensial untuk sektor pertanian yang sempat dijanjikan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari 7,2 juta hektar lahan terlantar, BPN baru memberikan 13.000 hektar lahan kepada Kementan, bahkan yang menyedihkan hanya ada 600 hektar yang potensial untuk pertanian.

"Dalam kontrak kerja di DPR dan Kementan, ada komitmen tambahan 2 juta hektar lahan dalam 2 tahun terakhir. BPN menyatakan kesulitan memenuhi padahal ada 7,2 juta hektar lahan terlantar dimana 4,8 juta tergolong lahan terlantar potensial," katanya.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah dan provinsi harus melarang penggunaan lahan pertanian untuk perumahan dan industri. Pemerintah pusat sedang menyiapkan aturan untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin lahan pertanian untuk kepentingan lain.

"Tetapi faktanya tidak mudah. Harus ada kemauan dari pimpinan daerah serta petani-petani di desa bekerjasama. Intinya reformasi agraria harus dilakukan," cetusnya.

(wij/hen)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed