Follow detikFinance
Rabu 03 Feb 2016, 20:15 WIB

Izin Kereta Cepat JKT-BDG Belum Terbit, Kemenhub: Dokumennya Belum Lengkap

Dana Aditiasari - detikFinance
Izin Kereta Cepat JKT-BDG Belum Terbit, Kemenhub: Dokumennya Belum Lengkap Foto: Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat (Hasan Alhabshy-detik)
Jakarta - Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum menerbitkan izin usaha penyelenggara prasarana dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko, mengatakan masih ada persyaratan yang belum lengkap. Alhasil, pembangunan fisik kereta cepat sepanjang 142 kilometer (km) belum bisa dilanjutkan pasca groundbreaking pada 21 Januari lalu.

"Masih ada kelengkapan atau persyaratan dokumen terkait perizinan yang belum dilengkapi oleh PT KCIC sehingga Kemenhub belum menerbitkan izin usaha dan izin perhubungan," kata  Hermanto di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Ia pun merinci beberapa persyaratan yang belum dipenuhi PT KCIC untuk memperoleh izin pembangunan.

"Dokumen yang belum dipenuhi untuk izin pembangunan adalah dokumen rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, spesifikasi teknis dan analisis dampak lingkungan," beber Hermanto.

Sementara, untuk mendapat izin usaha, Hermanto mengatakan, PT KCIC terlebih dahulu harus menyepakati 9 poin perjanjian konsesi yang ditetapkan Kemenhub. Berikut rinciannya:

  1. Masa konsesi 50 tahun, berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian konsesi dan tidak dapat diperpanjang.
  2. Tidak ada fee konsesi.
  3. Tidak menggunakan dana APBN
  4. PT KCIC harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
  5. Setelah masa konsesi berakhir, prasarana diserahkan dalam kondisi clean and clear (tidak dalam kondisi dijaminkan ke pihak lain) dan dalam kondisi layak operasi.
  6. Perjanjian konsesi tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari ada perubahan peraturan perundang-undangan.
  7. Pemerintah tidak akan memberikan izin kereta api cepat lainnya dalam jarak lintas di mana stasiun pemberhentian berjarak kurang dari 10 km dari stasiun PT KCIC
  8. Pemerintah dapat memberikan izin operasi sarana kereta api cepat, lainnya pada koridor prasarana PT KCIC setelah mendapat persetujuan dari PT KCIC.
  9. Pemerintah ridak memberi jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta api cepat yang disebabkan oleh PT KCIC.
"Ini adalah syarat untuk mendapat izin. Kalau dia (KCIC) mau jalan, maka dia harus penuhi ini. Kalau nggak dipenuhi ya dia nggak boleh jalan," pungkas dia.

Bila izin usaha sudah tuntas, selanjutnya Kemenhub akan menerbitkan izin pembangunan. Selama izin pembangunan belum terbit, KCIC belum bisa menggenjot pembangunan fisik prasarana kereta cepat. (dna/feb)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed