Follow detikFinance
Senin 26 Sep 2011, 15:57 WIB

Pemerintah Janji Tak Ekspor Gas Jor-joran

- detikFinance
Pemerintah Janji Tak Ekspor Gas Jor-joran
Jakarta - Kementerian ESDM berjanji untuk tidak meningkatkan jumlah kuota ekspor gas ke luar negeri. Pemerintah berjanji untuk memprioritaskan kepentingan gas untuk industri dan listrik PLN.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam pernyataannya yang dikutip, Senin (26\/9\/2011).

\\\"Untuk itu, Menteri ESDM dengan mempertimbangkan tujuan Pasal 33 UUD 45, telah membentuk Tim Evaluasi dan Renegosiasi kontrak LNG, yang dengan sangat hati-hati mereview satu per satu kontrak LNG untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden guna mendapatkan pertimbangan dari perspektif yang lebih luas,\\\" tuturnya.

Bahkan, lanjut Darwin, pemerintah rela untuk membayar penalti terkait kontrak migas asalkan alokasi gas untuk kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

\\\"Untuk itu dilakukan perhitungan biaya-manfaat dengan menerapkan prioritas dan mnfaat bagi nasional\/dalam negeri dibandingkan penalti dimaksud. Tapi itu terkait dengan kontrak yang sudah disepakati namun belum berjalan,\\\" jelasnya.

Namun, Darwin mengatakan, infrastruktur gas dalam negeri yang belum bagus membuat penyerapan gas di dalam negeri juga sangat lambat.

\\\"Di lain pihak, stock inventory gas dalam negeri bila tidak dimanfaatkan akan brpengaruh pada keputusan penurunan produksi gas di waktu selanjutnya,\\\" jelas Darwin.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur gas menjadi prioritas utama. Pertimbangan menyeluruh itulah yang sedang didalami dengan cermat oleh Tim yang me-review kontrak-kontrak LNG yang sedang dan akan berjalan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan untuk tidak lagi mengekspor gas kepada Singapura. Hal tersebut mengingat kebutuhan gas bagi domestik sangat mendesak, apalagi kebutuhan gas untuk PLN.

Seperti diketahui, permasalahan ekspor gas ini sempat diangkat dalam rapat kerja oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Kabar ekspor gas sebesar 100 mmscfd kepada Singapura seharusnya lebih diprioritaskan kepada PLN bagi pembangkit Muara Tawar. Akibat ekspor ini PLN terpaksa menggunakan BBM dan harus menanggung biaya operasi hingga Rp 6 triliun menggunakan BBM.
(dnl/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed