Follow detikFinance
Senin 17 Jul 2017, 19:53 WIB

Tingkatkan Konsumsi Gas, Pemerintah Harus Beri Insentif ke Industri

Dana Aditiasari - detikFinance
Tingkatkan Konsumsi Gas, Pemerintah Harus Beri Insentif ke Industri Foto: Michael Agustinus/detikFinance
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggenjot pembangunan infrastruktur seperti program listrik 35.000 megawatt (MW), pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, membuat pasar gas bumi di Indonesia menjadi menarik bagi investor.

Walau pasar gas bumi di Indonesia sangat menarik karena masih banyak potensi yang belum digarap saat ini, investor masih menyikapi peluang tersebut dengan kehati-hatian. Pasalnya, dalam neraca gas bumi menunjukkan Indonesia akan mengalami defisit pasokan gas pada 2019.

"Neraca gas bumi kita menunjukkan defisit bahkan sejak 2016, namun impor belum diperlukan. Hal ini dikarenakan asumsi defisit juga dipengaruhi oleh realisasi proyeksi demand yang ada. Neraca gas kita berbasis kontrak sedangkan realisasinya berada di bawahnya. Karena dipengaruhi dinamika perekonomian dan juga pembangunan demand," kata Group Head Marketing PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Adi Munandir, dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2017).

Menurut Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, Indonesia belum membutuhkan impor gas di tahun 2019. Karena pasokan gas bumi masih mencukupi.

Sayangnya, konsumsi gas RI masih rendah. Ini salah satu yang menghambat daya tarik bisnis industri gas di mata investor. Agar industri ini menarik, butuh upaya untuk meningkatkan konsumsi gas di masyarakat sehingga ada kepastian pasar bagi investor yang akan masuk.

"Angka demand yang ada dianggap sebagai gambaran demand di masa depan tanpa melakukan apa-apa maka tidak akan tumbuh. Namun kalau kita perlakukan angka tersebut sebagai target, maka kita harus melakukan sesuatu untuk merealisasikannya. Sehingga neraca gas menjadi alat kebijakan yang men-drive kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur yg harus dibangun di waktu tertentu dan produksi gas yang harus dilakukan. Neraca gas menjadi driver dan pengelolaan kita demand driven," jelas Adi.

Menurut Adi, meningkatkan konsumsi gas bumi dalam negeri tidak semudah yang dipikirkan. Lihat bagaimana inisiatif kawasan ekonomi khusus seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kuala Tanjung atau Kendala yang sampai saat ini belum terbangun.

"Pengembangan pasar gas bumi membutuhkan integrated planning dan integrated action. Sinergi antara key stakeholders dari sisi demand seperti Kementerian Perindustrian, dari sisi Kementerian Keuangan untuk memberikan stimulus dan insentif, serta dari Kementerian ESDM, bersama sama me-nurture demand tersebut," jelas Adi.

Menurutnya, banyak pihak termasuk dari pemerintah sendiri fokus tentang strategi pasokan gas bumi dan pengadaan pasokan gas bumi mengandalkan impor. Harusnya yang dilakukan bagaimana meningkatkan konsumsi gas bumi dalam negeri. Karena, strategi demand (meningkatkan konsumsi gas di dalam negeri) sama pentingnya dengan startegi pasokan," tambahnya.

Seperti diketahui juga, realita saat ini masih terdapat 14 kargo LNG (gas alam cair) produksi nasional yang tidak terserap. Untuk itu, melihat neraca gas saat ini harus dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah melihat bahwa impor gas belum diperlukan karena ketersediaan pasokan gas domestik yang masih cukup.

"Maka tugas beratnya adalah membangun pasar domestik sehingga seluruh gas produksi dalam negeri bisa dimanfaatkan di dalam negeri menjadi energi yang menggerakkan perekonomian Indonesia," tutup Adi. (dna/dna)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed