• Senin, 21/05/2012 19:01 WIB
  Hindari Polemik, Dahlan Iskan Cabut 2 Keputusannya
• Senin, 21/05/2012 17:52 WIB
  Selain Perjalanan Dinas, Masih Ada Pos-pos yang Rawan Korupsi
• Senin, 21/05/2012 17:19 WIB
  Pemerintah Cari Utang 'Darurat' Rp 27 Triliun
• Senin, 21/05/2012 16:10 WIB
  Usulan Gaji Rp 2 Juta/Bulan Bebas Pajak Segera Dibawa ke DPR
• Senin, 21/05/2012 14:58 WIB
  Dirjen Pajak: Negeri Kita Sudah Digali Tambangnya Tapi Pajaknya Belum Bayar
• Senin, 21/05/2012 14:25 WIB
  Warga Eropa Takut Liburan ke Yunani Karena Krisis

Jumat, 07/09/2007 12:14 WIB
Menkeu: Silakan Ambil Sogokan Jika Harga Diri Senilai Amplop 
Erna Mardiana - detikFinance

Bandung - Menerima amplop sogokan? Silakan saja diterima jika memang harga diri senilai amplop itu. Begitu jawaban Menkeu Sri Mulyani kepada aparatnya yang melapor mendapat amplop sogokan. "Ada aparat saya yang melaporkan dapat amplop dari wajib pajak. Saya bilang pada dia, kalau harga diri kamu senilai dengan amplop itu, silakan ambil. Artinya, negeri ini sangat murah," ketus Sri Mulyani. Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KPKP) Bandung Karees dan Sumedang, Jalan Ibrahim Adji, Bandung, Jumat (7/9/2007). Sri Mulyani mengaku dirinya tak rela jika memiliki aparat pajak yang miskin, sehingga harus mencari-cari penghasilan lain. "Tapi saya juga tidak rela punya aparat yang income-nya besar sehingga dia terlalu kaya. Aparat saya harus mempunyai strata sosial yang tinggi, dia tidak miskin namun juga tidak terlalu kaya raya. Karena birokrat itu tidak seharusnya miskin," ujar Sri Mulyani disambut tepuk tangan hadirin. Ia berjanji akan menindak tegas karyawannya yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. "Kami sekarang punya internal compliance, yang akan memberikan punishment jika aparat ternyata melanggar aturan," tegasnya. Sri Mulyani mengakui bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa dirinya dan Dirjen Pajak sedang panik mengejar setoran pajak. Menurutnya, mengejar wajib pajak bukan karena panik tapi untuk melaksanakan tugas. "Kami bukan panik, kami hanya menjalankan tugas. Saya serius, bukan kita mau memeras kalian, tapi pajak adalah kewajiban kita semua, baik saya sebagai pejabat atau Anda," ketusnya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa di tahun 2007, Depkeu akan membentuk 159 KPP Pratama di seluruh Indonesia dan ditambah menjadi 129 KPP Pratama pada tahun 2008. "Saya ingin KPP semua modern tahun depan. Saya tidak mau satu daerah dengan daerah lain itu dibeda-bedakan, yang satu modern, yang satu tidak," pungkasnya. (qom/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!