Berita Lain
-
Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL -
Selasa, 22/05/2012 15:16 WIB
Indomaret, Alfamart & 7-Eleven Tak akan 'Bunuh' Pasar Tradisional -
Selasa, 22/05/2012 14:52 WIB
Tekor Rp 7,5 Triliun, Produsen Chip Jepang PHK 6.000 Karyawan -
Selasa, 22/05/2012 13:43 WIB
Anggota DPR: Waspada Utang RI Terus Meningkat! -
Selasa, 22/05/2012 13:30 WIB
Dahlan Minta BUMN Tak Menyogok Demi Bisnis -
Selasa, 22/05/2012 13:12 WIB
95% Pasar Tradisional di Indonesia Berusia Seperempat Abad
Indeks Berita
Rumor Saham
Sumitomo Minati INCO, Target Rp 4000?
Salah satu pelaku pasar mengatakan bahwa Sumitomo Corp dari Jepang akan menambah kepemilikan dalam PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kabar yang....
3 Komentar | Balas Tanggapan
3 Komentar | Balas Tanggapan
Peluang Usaha
Bagaimana Menimbang Risiko dalam Memulai Bisnis?
Setidaknya ada tiga hal penghalang utama seseorang untuk memulai usaha, yaitu terlalu banyak rencana, menunggu moment yang pas dan takut menghadapi risiko bisnis.
Sosok Dan Peristiwa
Pengalaman Pertama Hatta Rajasa Makan Daging Kuda
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk pertama kali mencicipi kuliner khas Asia Tengah yakni daging kuda. "Rasanya gimana gitu," kata Hatta.
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
-
Rp 2,790.000
-
Rp 471.000
Forum Finance register | login
Thread Pilihan
Selasa, 22/05/2012 14:44 WIB
Dahlan Iskan Menegaskan Tak Akan Beri Modal ke Merpati
Posted by: kaptenDF
Senin, 02/06/2008 17:50 WIB
Setelah Bea Cukai, KPK Incar Lembaga Lain
Suhendra - detikFinance
Penggeledahan KPK (Ari)
Upaya ini merupakan langkah dari KPK sebagai upaya mengawasi dari lembaga yang melayani kepentingan publik termasuk melakukan kajian sebagai upaya menegakan reformasi birokrasi.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Mochammad Jasin,
dalam acara konferensi pers di Gedung Djuanda Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (2/6/2008).
"Kepada istansi lainnya pun akan kita lakukan, untuk shock theraphy untuk merapikan reformasi birokrasi," serunya.
Menurut Jasin, upaya ini bagian dari tugas KPK mengawasi lembaga yang menyangkut pelayanan publik. Termasuk terhadap Departemen Keuangan yang terlebih dulu menjalankan reformasi birokrasi,
"Tiga minggu lalu kita sampaikan oleh Menkeu untuk melakukan membantu reformasi birokrasi. Pemetaaan kita sudah lakukan sebelumnya, ini menunjukan perbaikan sistem saja tidak cukup tetapi perlu integritas pegawai secara terus menerus," serunya.
Dari temuan KPK tersebut pelakunya adalah pejabat fungsional pemeriksa dokumen. "Kita belum temukan indikasi dananya mengalir ke atas," ujarnya.
Sebelumnya KPK juga sudah melakukan di BPN, BKPM, Imigrasi, Bea Cukai, yang semua hasilnya terdokumentasikan secara lengkap oleh KPK. (hen/ddn)
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Komentar terkini (0 Komentar) ·
Follower Komentar
Berita Terpopuler
-
Selasa, 22/05/2012 17:33 WIB
SBY Panggil Dahlan Iskan ke Istana Bahas Mobnas Listrik -
Selasa, 22/05/2012 17:37 WIB
Perusahaan Tambang Juga Diusir Kalau Tak Pakai BBN -
Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL -
Selasa, 22/05/2012 16:49 WIB
Dari 50 Perusahaan Minyak, Hanya 5 yang Capai Target Produksi -
Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
Komentar Terpopuler
-
Selasa, 22/05/2012 - 11:59
PNS Tak Puas Gaji Cuma Naik 7% -
Senin, 21/05/2012 - 13:58
Ingin Hidup Enak, PNS Harus Produktif -
Selasa, 22/05/2012 - 16:07
Wagub Kaltim: Harapkan PLN, Sampai Kiamat Nggak Bakal Teraliri Listrik -
Selasa, 22/05/2012 - 16:45
Duh, Gaji PNS Cuma Naik 7% di 2013 -
Selasa, 22/05/2012 - 15:53
Berhasil Jaga Inflasi, Jokowi Dapat Penghargaan SBY dan BI
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com







Sending your message
.gif)



