• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL
• Selasa, 22/05/2012 15:16 WIB
  Indomaret, Alfamart & 7-Eleven Tak akan 'Bunuh' Pasar Tradisional
• Selasa, 22/05/2012 14:52 WIB
  Tekor Rp 7,5 Triliun, Produsen Chip Jepang PHK 6.000 Karyawan
• Selasa, 22/05/2012 13:43 WIB
  Anggota DPR: Waspada Utang RI Terus Meningkat!
• Selasa, 22/05/2012 13:30 WIB
  Dahlan Minta BUMN Tak Menyogok Demi Bisnis

Selasa, 08/06/2004 10:11 WIB
Isu Politik Uang Warnai Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI  
Arifin Asydhad - detikFinance

Jakarta - Komisi IX DPR akan melakukan fit and propers test terhadap tiga calon deputi gubernur senior (DGS) BI. Setelah tes selesai, Komisi IX akan memilih satu dari tiga calon itu. Menjelang pemilihan DGS, muncul isu politik uang yang dilakukan salah seorang calon. Rencananya, fit and proper test akan dimulai pukul 10.00 WIB, Selasa (8/6/2004) di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ketua Komisi IX DPR Emir Moeis memperkirakan tes dan pemilihan DGS BI ini akan selesai sampai malam hari. Ada tiga calon yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi DGS BI yang akan segera ditinggalkan oleh Anwar Nasution ini. Pertama, Budi Rochadi yang saat ini menjabat Kepala Perwakilan BI. Kedua, Hartadi A Sarwono yang kini menjabat Deputi Gubernur BI. Ketiga, Miranda S Goeltom yang merupakan mantan deputi gubernur BI. Menjelang pemilihan terhadap ketiga calon itu, muncul isu tak sedap yang menyebutkan seorang calon membagi-bagikan uang kepada salah satu pimpinan komisi yang berasal dari fraksi yang cukup besar. Tujuannya, tentu sang calon agar menang. Uang yang ditebar pun tidak berjumlah sedikit, Rp 35 miliar. Terhadap isu ini, Emir Moeis menganggap isu seperti itu hal yang biasa. Bila ada pemilihan pejabat tertentu, isu seperti itu pasti tiba-tiba muncul, namun tidak ada bukti. "Kalau yang ditebar Rp 35 miliar, bisa-bisa calon itu bangkrut," kata Emir saat dihubungi detikcom, Selasa (8/6/2004). Yang jelas, kata Emir, pihaknya dan FPDIP sudah berkomitmen untuk tidak menerima politik uang. "Kalau nanti ada praktek-praktek seperti itu, berarti itu persoalan pribadi," kata Emir. Akan Diberlakukan Voting Dari tiga calon itu, siapa yang akan terpilih menjadi DGS? Ketiga calon memang sudah punya pendukung sendiri. Tapi, kabarnya yang paling kuat kansnya adalah Miranda Goeltom dan Budi Rochadi. Kedua calon ini kabarnya akan didukung oleh FPDIP dan Fraksi Partai Golkar yang memiliki anggota mayoritas. Emir membenarkan bahwa masing-masing fraksi sudah memiliki satu nama yang akan didukung, termasuk FPDIP. Lantas siapa yang akan didukung FPDIP? Emir enggan menyebutkan. Namun, dari beberapa sumber, FPDIP condong memilih Miranda. Secara pribadi, Emir mengakui sebenarnya dirinya bingung untuk memilih salah satu dari ketiga calon itu. Selain karena memiliki kapabilitas yang baik, ketiga calon adalah teman dekat Emir. "Bu Miranda itu teman SMA saya. Hartadi Sarwono itu teman saya saat kuliah di ITB. Sedangkan Budi Rochadi itu teman saya di organisasi GMNI. Tapi, saya akan tetap memilih salah satu dari mereka," kata dia. Anggota komisi IX dari FPDIP, kata Emir, akan melakukan konsolidasi kembali pada saat makan siang nanti. "Kita akan bahas lagi nanti saat jam makan siang, siapa yang akan kita pilih," kata Emir. Suara FPDIP bisa saja akan sangat menentukan dalam pemilihan DGS nanti. Pasalnya, dari 56 anggota Komisi IX, sebanyak 18 orang adalah orang FPDIP. Sedangkan, Fraksi Partai Golkar memiliki anggota 15 orang. Menurut Emir, pemilihan DGS kemungkinan besar akan dilakukan melalui sistem voting. "Kalau kita bisa melakukan kesepakatan dengan Golkar, calon yang akan kita pilih tentu pasti menang, karena sudah lebih dari 50 persen," kata dia. Sementara menanggapi penilaian dari tiga LSM, yaitu Indef, Transparency International Indonesia (TII), dan Masyarakat Profesional Madani (MPM) yang menilai tiga calon DGS tersebut tidak layak, Emir berpendapat, penilaian itu sangat subjektif. "Sah-sah saja, mereka menilai seperti itu, namun itu penilaian subjektif," kata Emir. Sebelumnya, Indef, TII, dan MPM menilai tidak ada calon DGS yang layak. Menurut mereka, sebenarnya ada seorang calon yang memiliki pengalaman, namun tidak memiliki integritas. Ada juga calon yang memiliki integritas, namun pengalamannya kurang. Namun, ketiga LSM itu tidak menyebut nama. (asy/)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!