detikfinance

Pimpinan DPR-SBY Rapat Konsultasi Bahas KPU & Reshuffle Kabinet

Muchus Budi R. - detikfinance
Minggu, 22/05/2005 15:46 WIB
Solo -Pimpinan DPR akan segera menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat akan membahas antisipasi kemungkinan lumpuhnya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan korupsi yang membelit lembaga itu. Rapat juga akan membahas kemungkinan dilakukannya reshuffle kabinet. "Kami akan mengajukan usulan agar paling lambat awal Juni telah dikeluarkan Perpu untuk menunjuk anggota KPU baru menggantikan anggotanya yang sedang bermasalah. Sedangkan anggota KPU lama yang mungkin tidak terkena masalah tetap dipertahankan posisinya," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif kepada wartawan di Solo, Minggu (22/5/2005). Zaenal mengatakan, Presiden bisa menarik kembali Imam Prasodjo dan Mudji Sutrisno kembali masuk di KPU. Menurutnya, keanggotaan KPU bisa ditunjuk dari berbagai kalangan tanpa melalui proses fit and propes test di DPR. Langkah darurat itu menurutnya perlu segera ditempuh. Karena, jika KPU lumpuh akan mempengaruhi proses Pilkada di berbagai daerah yang akan digelar mulai Juni mendatang. Secara pribadi Zaenal berharap keanggotaan KPU kedepan sebaiknya dikembalikan seperti model KPU tahun 1999 yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Parpol peserta Pemilu. "Berdasarkan pengalaman ternyata keanggotaan KPU dari unsur Parpol lebih baik dan lebih menciptakan kebersamaan dari tingkat atas hingga bawah," ujarnya. Reshuffle Kabinet Masalah lain yang akan dibahas, lanjut Zaenal, adalah kemungkinan Presiden menggunakan hak prerogatif merombak atau me-reshuffle kabinet Indonesia Bersatu. Zaenal menilai ada beberapa menteri yang sedang menjadi sorotan publik karena dugaan KKN. Juga ada juga menteri yang dinilai tidak tepat pada posisinya. "Setidaknya ada lima hingga enam menteri di kabinet sekarang ini yang masuk dalam kategori tersebut. Perombakan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Namun demikian hal itu perlu diperhatikan bersama agar jalannya pemerintahan tidak mendapat rintangan," ujarnya. Zaenal tidak bersedia menyebut nama-nama menteri yang perlu diganti karena dua alasan tersebut. Dia hanya menyebutkan contoh bahwa figur seperti Prabowo Subianto pantas untuk akomodasi masuk kabinet karena dinilai memiliki kemampuan tersendiri dalam menggerakkan pembangunan di daerah-daerah pedalaman. "Dari PBR setidaknya ada tiga orang yang pantas menjadi menteri yaitu Dja'far Badjeber yang memiliki kemampuan khusus di bidang koperasi, Mahendradatta yang menguasai masalah hukum serta Akhsanuddin Kokasih yang ahli di bidang ekonomi. Presiden perlu mempertimbangkan nama-nama itu jika melakukan hendak melakukan reshuffle kabinet," sarannya.
(dni/)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut