• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL
• Selasa, 22/05/2012 15:16 WIB
  Indomaret, Alfamart & 7-Eleven Tak akan 'Bunuh' Pasar Tradisional
• Selasa, 22/05/2012 14:52 WIB
  Tekor Rp 7,5 Triliun, Produsen Chip Jepang PHK 6.000 Karyawan
• Selasa, 22/05/2012 13:43 WIB
  Anggota DPR: Waspada Utang RI Terus Meningkat!

Selasa, 09/08/2005 16:58 WIB
Pemerintah Tolak Keinginan Pertamina Kuasai Blok Cepu 
Maryadi - detikFinance

Jakarta - Pemerintah secara tegas menolak keinginan Pertamina untuk menjadi pengelola terbesar di Blok Cepu. Pertamina tidak boleh meminta hak paling besar karena tidak sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani sebelumnya. "Semua itu harus sesuai MoU. Emang itu punya bapak moyangnya. Ini kan punya pemerintah," tegas Juru Bicara Tim Negosiasi Blok Cepu Rizal Malarangeng di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Selasa (9/8/2005). Rizal menegaskan, pemerintah dalam membuat keputusan pengelolaan Blok Cepu sudah berdasarkan kesepakatan yang tercapai antara pemerintah dan ExxonMobil Oil Indonesia. Hasil negosiasi tersebut juga telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina. Nota kesepahaman (MoU) antara Exxon dan pemerintah telah ditandatangani Juni lalu. "Jadi direksi seharusnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh RUPS," katanya. Dalam kesepakatan tersebut, lanjut Rizal, disebutkan participating interest (PI) Pertamina sebesar 45 persen, ExxonMobil 45 persen dan Pemda 10 persen. Partisipasi Pemda bukan dalam bentuk saham kosong. Artinya, Pemda harus ikut dalam investasi pengelolaan Blok Cepu. Disebutkan, bagi hasil Blok Cepu akan memakai patokan harga minyak dunia dan participating interest dari masing-masing pengelola. Dirut Pertamina Widya Purnama sebelumnya mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan hak operasi dan menjadi single majority di Blok Cepu. Hal tersebut berarti Pertamina memegang PI sebesar 55 persen, sementara voting right untuk daerah sebesar 10 persen adalah milik Pertamina. Alasannya, Blok Cepu berada di wilayah Pertamina. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa nantinya Pemda yang meminta hak ke Pertamina, sementara yang teken kontrak adalah Pertamina dan Exxon. Pertamina mengklaim keputusan tersebut sudah sesuai dengan hasil RUPS Pertamina tentang status perundingan Blok Cepu. Dalam RUPS itu disepakati PI 55:45 antara anak perusahaan Pertamina & BUMD, dengan Mobil Cepu Limited (MCL) & Ampolex sebagai dasar perubahan kontrak Blok Cepu dengan MCL & Ampolex. Lapangan-lapangan migas yang berada di Blok Cepu terletak di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur), serta Kabupaten Blora (Jawa Tengah). Oleh karenanya diperlukan kejelasan secara legal dari ketiga wilayah tersebut untuk menunjuk BUMD yang berhak ikut serta dalam kerja sama pengelolaan Blok Cepu. Pertamina berjanji membantu keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan Blok Cepu yang diwujudkan dalam bentuk PI di Blok Cepu. (qom/)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!