detikfinance

Kredit Bertopeng Dominasi Kasus Tindak Pidana Korupsi

Wahyu Daniel - detikfinance
Jumat, 23/02/2007 17:44 WIB
Jakarta -Kredit fiktif, kredit yang tidak tercatat dan kredit bertopeng menjadi kasus yang selama ini paling menonjol dari 200 kasus yang ditangani Bank Indonesia (BI), Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Ketiga instansi ini menjalin kerjasama untuk menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan. "Kredit topengan maksudnya memakai nama tertentu, namun digunakan orang lain, karena ada kendala jika menggunakan namanya," ujar Direktur Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia Ahmad Fuad di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (23/2/2007). Ahmad menjelaskan, kredit topengan ini biasanya dilakukan bekerjasama dengan 'orang dalam' bank tersebut dengan nasabahnya. "Tapi hal ini tidak bisa kita cegah karena proses kredit berjalan sendiri dan terkadang diketahui setelah ada kredit yang tidak lancar," tambahnya. Ahmad menggarisbawahi, kredit macet tidak selamanya dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. "Yang menyebabkan dia pidana adalah karena adanya prosedur yang tidak diikuti dalam proses pemberian kredit," ujarnya. Karena itu, lanjut Ahmad, Kapolri menegaskan agar perbankan tidak takut dalam menyalurkan kredit karena kredit macet tidak selalu dikategorikan pada tindakan pidana. "Sepanjang jalur dan prosedurnya benar, tidak akan dikategorikan sebagai pidana," tegasnya. Pada Kamis (22/2/2007), Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Jaksa Agung RI Abdul Rahman Saleh dan Kaplori Jenderal (pol) Sutanto mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi dan merevitalisasi pelaksanaan kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) yang selama ini sudah berjalan. Beberapa program yang dibahas antara lain adalah, peningkatan pelaksanaan komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perbankan, peningkatan kemampuan pada ketiga instansi, pembaharuan perunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB), tukar menukar informasi perkembangan penanganan kasus dugaan tipibank dan upaya mempercepat prosedur pembukaan rahasia bank dengan tetap memperhatikan UU yang berlaku. "Jadi dalam pertemuan tersebut ada nuansa untuk memperluas kerjasama baik masalah uang palsu (upasl) dan kejahatan di sistem pembayaran yang terkait dengan masalah kartu kredit," ujar Ahmad. Selain itu juga, lanjut Ahmad ada upaya untuk mengoptimalkan koordinasi mengenai tindak pidana perbankan di daerah.
(dnl/qom)





Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut