• Selasa, 22/05/2012 14:46 WIB
  Dalam Setahun, Sengketa Ekonomi Syariah di Meja Hijau Cuma 5 Kasus
• Senin, 21/05/2012 14:43 WIB
  Korban Sukhoi Tak Punya Jamsostek, Pelajaran Agar Perusahaan Jujur
• Senin, 21/05/2012 14:38 WIB
  Ini Dia Tips Aman Memilih Asuransi Jiwa
• Senin, 21/05/2012 14:15 WIB
  192 Juta Masyarakat Indonesia 'Buta' Asuransi
• Minggu, 20/05/2012 18:39 WIB
  Hingga Triwulan I, CIMB Niaga Banyak Biayai Debitur Kakap
• Sabtu, 19/05/2012 13:58 WIB
  Perusahaan Tak Jujur, Korban Sukhoi Tak Didaftarkan Jamsostek

Senin, 25/02/2008 13:36 WIB
Kabinet Bayangan Desak DPR Tolak 2 Cagub BI Usulan SBY 
Ramdhan Muhaimin - detikFinance

Jakarta - Dua nama calon Gubernur BI yang diajukan Presiden SBY terus memperoleh penolakan dari politisi DPR. Kaukus kaum muda parlemen yang membentuk kabinet bayangan mendesak agar DPR menolak dua nama calon Gubernur BI tersebut.

"Dua nama yang diajukan Presiden, kami nilai tidak layak. Karena itu kami mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk menolak dan mengembalikan dua nama itu kepada presiden," ujar Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan Yuddy Chrisnandy dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2008).

Dua nama yang diajukan SBY itu yakni Direktur Utama Mandiri Agus Martowardoyo dan Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede.

Politisi muda Partai Golkar ini mengatakan, kedua calon yang diajukan SBY tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan oleh dunia moneter nasional. Karena keduanya tidak memiliki latar belakang dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan moneter dan perbankan.

"Pemerintah belum mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga tidak berlebihan jika Presiden kembali mengajukan nama tapi ada dari internal BI. Sebab menurut UU nama yang diajukan maksimal 3 orang," ujarnya.

Menurut Menteri Perhubungan dan Transportasi dari Kabinet Bayangan Azwar Anas, kedua nama yang diajukan oleh SBY tidak punya rekam jejak terhadap kebijakan ekonomi makro dan pertumbuhan moneter yang sekarang dibutuhkan.

"Gubernur BI haruslah orang yang kompeten untuk membuat kebijakan moneter, memulihkan perekonomian, dan menjaga stabilitas kurs rupiah," tegasnya.

Keduanya pun sepakat agar pemerintah sebaiknya mengambil calon Gubernur BI representasif dari 8 Dewan Gubernur BI saat ini.

"Kalau dari 8 itu tidak ada kan bisa di bawahnya. Saya yakin pemerintah tahu kapasitas orang per orang dari BI tersebut," ujar Azwar. (ziz/nrl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!