5 Masalah Jadi Penghambat Investasi Tambang

Jakarta - PricewaterhouseCoopers (PwC) mencatat lima masalah yang menghambat investasi pertambangan di Indonesia. Molornya penyelesaian UU Minerba menjadi hal utama yang dikeluhkan investor.

Demikian hasil survei PwC yang dipaparkan di Ritz Carlton, Senayan, Jakarta, Jumat (29/2/2008).

"Responden survei ini mengungkapkan masih berlanjutnya ketidakpastian perundang-undangan yang menjadi penyebab terhambatnya investasi, termasuk UU pertambangan yang baru," kata Technical Advisor PwC Sacha Winzenried.

Selain UU Minerba, penghambat lainnya yang kedua adalah konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan kehutanan.

Menanggapi ini, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, bahwa kini ada PP No.2/2008 yang mengjinkan penambangan di hutan produksi dan hutan lindung.

Ia mengakui, bahwa banyak kalangan terutama LSM yang menolak PP tersebut. Karenanya dia meminta pengusaha juga untuk meyakinkan para LSM itu.

"Sekarang giliran kita untuk meyakinkan mereka, para LSM, bahwa ini demi perbaikan iklim investasi," katanya.

Ketiga, kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keempat, masalah perpajakan termasuk PPN atas batubara dan emas, serta kebutuhan insentif pajak. Terakhir, ketidakadilan dalam divestasi kepemilikan tambang asing dan penutupan tambang.

"Kebanyakan masalah ini sudah disorot di tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut responden survei, baru ada sedikit kemajuan penyelesaian masalah-masalah ini," kata Sacha.

Ia menegaskan, tingginya minat atas sektor pertambangan di Indonesia lebih didorong karena tingginya harga komoditas ketimbang perubahan kondisi investasi yang signifikan.


(lih/ir)