Penyaluran Dana Alokasi Khusus Diawasi 3 Departemen

Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran bersama (SEB) mengenai monitoring dan evaluasi (monev) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran di daerah khususnya untuk dana alokasi khusus (DAK).

SEB rencananya akan dikeluarkan oleh tiga lembaga yaitu Departemen Keuangan, Bappenas dan Mendagri paling lambat akhir tahun ini.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Otonomi Daerah Bappenas Himawan Hariyoga, di Gedung Bappenas, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Jumat (25/4/2008).
 
"Kita sedang membahas konsep juklak monitoring dan evaluasi terpadu khusus DAK, rencananya sudah direncanakan sejak tahun lalu," katanya.
 
Monev terpadu ini, lanjut Himawan, dimaksudkan agar monitorong yang selama ini dilakukan secara sendiri oleh departemen teknis dapat disempurnakan sehingga menghasilkan laporan yang lebih terkonsolidasi dan memenuhi standar-standar apa saja yang akan dimonitoring dan yang akan dilaporkan.
 
"Untuk evaluasinya akan lebih menyeluruh dengan indikator input, proses, outputnya sampai dampaknya. Kalau sekarang kita belum punya data yang komplit mengenai data evaluasi untuk realiasasinya secara fisik dan keuangan," tambahnya.
 
Menurutnya DAK menjadi prioritas utama dalam monev terpadu ini karena terkait agenda nasional yang ada dalam rencana kerja pemerintah.
 
"Rencananya dalam bentuk surat edaran bersama, tetapi masih digarap terus mengenai SEB tentang juklak monev terpadu ini. Masih di level teknis Bappenas, Departemen keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Ada wacana apakah kita melibatkan BPKP kita masih menjajaki," serunya.
 
Selama ini, katanya monev yang ada belum terpadu dan menyeluruh sehingga belum memperoleh data yang berkualitas, diharapakan dengan adanya monev terpadu ini nantinya akan ada penyempurnaan.


(hen/ddn)