PNS Golongan I, II Diberi Kompensasi Biaya Pendidikan

Jakarta - Selain memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran, pemerintah akan memberikan dana untuk bantuan langsung pendidikan bagi PNS, Polri/TNI golongan I dan II dan buruh dengan gaji di bawah Rp 2 juta/bulan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (23/5/2008).

Sebelumnya pemerintah berencana memberikan tambahan tunjangan pangan berupa beras bagi PNS, namun skemanya diubah menjadi bantuan pendidikan.

"Ini untuk membantu karena biaya pendidikan akan naik apalagi dengan kenaikan BBM. Ini merupakan bantuan kompensasi kayak BLT, tapi beda dengan BOS, kalau BOS menyeluruh kalau ini enggak," ujarnya.

Bantuan langsung pendidikan ini untuk membantu masyarakat yang levelnya setingkat di atas masyarakat miskin yang sebanyak 19,1 juta itu.

Jumlah PNS, TNI/Polri dan buruh penerima sekitar 3 juta rumah tangga. Namun Bayu masih merahasiakan berapa dana yang akan diterima oleh kalangan ini.

Dana bantuan langsung pendidikan ini kemungkinan cara yang paling baik adalah dengan transfer langsung ke rekening gaji masing-masing.

Sementara mengenai BLT sendiri, Bayu mengatakan tidak ada pembatalan pencairan BLT. BLT akan dibagikan begitu BBM dinaikkan.

"Bukannya batal, nggak ada tuh batal. BLT itu kan diberikan berbarengan dengan kenaikan BBM," ujarnya.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo mengatakan pihaknya sudah mencairkan dana untuk BLT sebesar Rp 4,1 triliun dari total dana Rp 14 triliun. Untuk BLT sendiri sebesar Rp 13,37 triliun dan sisanya untuk biaya operasional.

"BLT sudah dicarikan Rp 4,1 triliun pada 19 Mei kemarin jadi belum semuanya. Untuk apa diendapkan di situ, pagunya aja cuma Rp 13,37 triliun, yang kita cairkan Rp 4,1 triliun pada 19 Mei itu untuk tahap pertama untuk 3 bulan," ujarnya.

Herry menjamin, dana sebesar itu pasti sudah sampai di kantong PT Pos. Disinggung mengenai pencairan biaya operasional sekitar Rp 730 miliar, Herry mengatakan dana itu tengah diurus oleh Dirjen Anggaran Ahmad Rochjadi.

"Saya belum tahu sudah dicairkan atau belum karena biaya operasional masih disinkronisasi oleh Pak Ahmad," ujarnya.


(ddn/qom)