KPK Dilibatkan untuk Berantas Penyuap Aparat Bea Cukai

Jakarta - Hukum supply and demand berlaku untuk kasus suap menyuap aparat Bea Cukai, sebagaimana temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir pekan lalu. Tak hanya aparat Bea Cukai, oknum penyuap demi kelancaran pengurusan dokumen tersebut juga harus diberantas.

Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengungkapkan, salah satu alasan pelibatan KPK adalah selain memberikan shock therapy, adalah untuk memberantas pula beking-beking dari perusahaan yang selama ini selalu berusaha untuk memberikan suap kepada pegawai bea cukai.

"Makanya itu kita pakai KPK. Coba siapa yang berani sama KPK?" tegas Anwar ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2008).

Dalam penggeledahan pekan lalu, dari bukti yang dikumpulkan KPK hingga Sabtu (30/5/2008) dini hari mencapai Rp 500 juta, yang merupakan amplop dari berbagai perusahaan. Uang itu dalam berbagai bentuk yakni rupiah, dolar AS, dolar Australia dan dolar Singapura.

Wakil Ketua KPK M. Jasin sebelumnya mengatakan ada lebih dari 20 orang aparat Bea Cukai yang diperiksa. Jasin menilai reformasi birokrasi yang dilakukan Dirjen Bea Cukai dengan mengganti seluruh pegawai KPU Tanjung Priok pada April 2007, ternyata belum sanggup memberantas korupsi.

Padahal program reformasi Bea Cukai yang merupakan bagian dari reformasi Depkeu menelan dana yang tidak sedikit. Seperti diketahui, Menkeu telah mengeluarkan Keputusan Menteri keuangan No.289/KM.01/2007 dan No.290/KMK.01/2007 terkait reformasi birokrasi yang salah satunya mengatur tentang gaji pegawai Depkeu.

Dalam aturan tersebut, sejak 1 Juli 2007 seluruh pegawai Depkeu menerima kenaikan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan negara (TKPKN) yang besarnya bervariasi mulai Rp 1,33 juta hingga Rp 46,95 juta per bulan, jadi total tunjangan pegawai Depkeu naik Rp 4,3 triliun.

(qom/ddn)