• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL
• Selasa, 22/05/2012 15:16 WIB
  Indomaret, Alfamart & 7-Eleven Tak akan 'Bunuh' Pasar Tradisional
• Selasa, 22/05/2012 14:52 WIB
  Tekor Rp 7,5 Triliun, Produsen Chip Jepang PHK 6.000 Karyawan
• Selasa, 22/05/2012 13:43 WIB
  Anggota DPR: Waspada Utang RI Terus Meningkat!

Jumat, 04/07/2008 11:28 WIB
Tak Semua Industri Bisa Dijatah Jam Operasionalnya  
Dadan Kuswaraharja - detikFinance

Jakarta - Pemerintah berencana mengatur jadwal operasional sektor industri. Namun rencana ini akan mengalami batu terjal, karena rumitnya mengatur industri nasional yang begitu beragam. Tidak semua industri bisa menerapkan penjadwalan jam operasional.

"Jika jam kerja diatur maka itu menyangkut juga aturan perburuhan, enggak bisa diatur begitu saja," ujar Thomas Darmawan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), ketika dihubungi detikFinance, Jumat (4/7/2008).

Rencana penjadwalan yang akan diterapkan pemerintah antara lain pengalihan jam kerja dari semula liburnya hari Sabtu dan Minggu menjadi hari lain, seperti Senin-Selasa atau Rabu dan Kamis.

"Jadwal libur mereka bukan hanya Sabtu-Minggu tapi bisa juga Senin-Selasa atau Rabu-Kamis. Jadi ini akan ada penjadwalan jam kerja," kata Menperin Fahmi Idris usai rapat dengan Wapres Jusuf Kalla, Kamis 3 Juli 2008 kemarin.

Menurut Thomas, jika hari libur diganti, maka aturan mengenai lembur juga mesti diubah, karena itu terkait dengan UU perburuhan.

Lebih lanjut Thomas mengatakan, ada industri yang harus menggunakan mesinnya selama 24 jam setiap minggunya untuk produksi barangnya. Jika penjadwalan jam kerja diterapkan, maka operasional pabrik terganggu.

"Seperti industri makanan, susu, plastik, itu mesinnya otomatis berjalan, nggak bisa dihentikan, kalau itu dihentikan maka bahan baku yang asalnya dipanaskan nanti di tengah proses produksi akan menggumpal," ujarnya.

Meski demikian, Thomas mendukung sepenuhnya upaya penghematan energi di sektor industri dan perkantoran. Bukan hanya industri, perkantoran pemerintah dan swasta juga perlu berhemat. Upaya penghematan bisa dimulai dengan good housekeeping. Antara lain dengan penghematan air dan penggunaan AC yang optimal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai rencana itu kepada para pengusaha.

"Penjatahan ini tidak gampang, pemerintah harus memberikan penjelasan lebih ditel mengenai hal ini, Bagaimana menggilirnya, persoalan teknisnya harus dibahas detail. Industri tidak gampang merubah jadwal kerja," ujarnya.

Menperin Fahmi Idris pun rencananya akan memanggil asosiasi para pengusaha terkait rencana ini dalam waktu dekat. (ddn/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!