• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL

Senin, 14/07/2008 12:39 WIB
Momentum Privatisasi Jangan Sampai Lewat  
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Program privatisasi BUMN yang akan dilakukan pemerintah di tahun ini kembali terganjal persetujuan dari DPR yang tak kunjung keluar. Akibatnya hingga semester II-2008 belum ada satu pun program privatisasi yang dapat terealisasi.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (14/7/2008).

"Privatisasi ini adalah momentum, jadi kita harapkan ada pemahaman yang sama bahwa ini(privatisasi) agak urgent. Kalau momentum itu lewat maka akan sulit," katanya.

Said merasa dalam hal rencana privatisasi pemerintah, jangan terus-menerus pemerintah yang selalu disalahkan. "Proses legislasi terkadang menjadi kendala, sehingga program ini terhambat, tidak fair apabila pemerintah disalahkan padahal kendalanya di DPR," ujarnya.

Dikatakannya, jika melihat momentum saat ini, BUMN industri baja dan perkebunan seperti PT Krakatau Steel dan PTPN, momentumnya sangat bagus saat ini. "Jadi jangan sampai momentum ini lewat begitu saja," ujarnya.

Memang sampai saat ini persetujuan privatisasi justru diberikan hanya kepada BUMN di bidang karya yang jika dilakukan IPO pasar sedang tidak potensial.

"Jika momentum ini lewat, maka sangat disayangkan sekali. Kita selalu siap 24 jam untuk membahas dengan DPR, bahkan Sabtu dan Minggu juga oke," imbuhnya.

"Seperti Garuda momentumnya lagi bagus, penerbangan lagi bagus, jangan sampai momentum lewat pemerintah disalahlan, semua kita siap tapi kan tunggu persetujuan DPR. Kita inventarisasi apa yang jadi tanggung jawab pemerintah sudah selesai semua," lanjut Said.

Said mengatakan harapan pemerintah sejak kuartal I-2008 harusnya sudah ada persetujuan yang keluar dari DPR sehingga program privatisasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai jadwal. (dnl/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!