• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL

Kamis, 07/08/2008 11:27 WIB
Menkeu Harus Kerahkan Anak Buahnya Kejar Royalti Batubara 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Menkeu Sri Mulyani harus mengerahkan anak buahnya untuk merealisasikan pembayaran royalti dari perusahaan batubara yang menunggak sejak 2001 berdasarkan versi Depkeu sedangkan versi pengusaha menunggak sejak 2004.

Tidak hanya Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pajak dan Bapepam harus bekerja keras membuat para pengusaha batubara membayar royalti.

"Sebaiknya Menkeu memerintahkan Bapepam untuk mengenakan sanksi-sanksi pasar modal jika mereka tetap membandel. Jika Bapepam, Ditjen Pajak dan Ditjen Kekayaan Negara bersinergi, saya yakin perusahaan-perusahaan akan patuh membayar. Komisi XI DPR perlu mendorong sinergi ini," ujar anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo dalam pesan singkat yang diterima Kamis (7/8/2008).

Bapepam perlu dilibatkan karena masalah royalti ini sifatnya material terhadap kinerja keuangan perusahaan tambang sebagai emiten. "Investor pembeli sahamnya harus dilindungi oleh Bapepam dari risiko kemerosotan kinerja emiten," ujarnya.

Kasus pencekalan ini bermula dari penerapan UU Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 dan PP Nomor 144 tahun 2000 sebagai turunan dari UU PPN itu yang mulai berlaku pada 2001. Batubara ditetapkan sebagai barang yang tidak kena pajak.

Karena itu Ditjen Pajak menolak membayar restitusi PPN perusahaan tambang batubara. Sebagai balasannya, perusahaan menolak membayar royalti sebesar Rp 3,7 triliun yang kira-kira sama dengan restitusi pajak yang dibayar pemerintah.
 
Restitusi tersebut diatur dalam kontrak, sementara PP 144 tersebut berdasarkan UU PPN. PP 144 tahun 2000 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan kontrak antara negara dan perusahaan tambang harus dihormati.

"Tapi hemat saya, restitusi dan royalti itu dua isu yang berbeda domainnya. Tidak bisa orang menggabung-gabungkan dua obyek hukum yang berbeda. Jadi royalti tetap harus dibayar, urusan restitusi PPN tergantung pada keputusan hukum nantinya," ujarnya.

Royalti menurut Dradjad adalah bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dikelola oleh Ditjen Anggaran. Realisasi royalti pertambangan umum (bukan hanya batubara) sejak tahun 2003 adalah Rp 1,87 triliun (2003), Rp 2,352 triliun (2004), Rp 3,077 triliun (2005), Rp 6,610 triliun (2006) dan Rp 5,337 triliun (2007).
 
"Jadi tunggakan di atas cukup besar proporsinya terhadap realisasi royalti. Apalagi batubara sedang booming harganya. Saya support penuh pencekalan ini," ujarnya.
(ddn/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!