Pemerintah Nunggak Dana Konversi ke Pertamina Rp 1,7 Triliun

Jakarta - Pemerintah ternyata belum pernah mengganti biaya program konversi ke Pertamina sejak program ini diluncurkan pada Mei 2007. Tunggakan biaya program konversi tersebut mencapai Rp 1,7 triliun.

VP Komunikasi Pertamina Wisnuntoro menjelaskan, tunggakan pemerintah ini berdampak pada aktivitas pemesanan tabung elpijij 3 kg ke produsen.

"Antara lain karena disini (Pertamina) belum cair. Kami belum pernah diganti sejak awal, Mei 2007. Nilainya sekitar Rp 1,7 triliun," katanya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (22/8/2008).

Seperti diberitakan sebelumnya, 17 produsen tabung elpiji 3 kg berhenti produksi. Direktur Logam Ditjen Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) I Putu Suryawirawan menduga produsen berhenti produksi karena repeat order (RO) atau pemesanan rutin dari Pertamina belum keluar. Dengan begitu, produsen tidak bisa memesan bahan baku baja ke Krakatau Steel.

Menanggapi ini, Pertamina meminta Krakatau Steel agar mau memberi kelonggaran bagi para produsen tabung itu. Kelonggaran yang diminta antara lain memberikan piutang bagi para produsen dan tetap memberikan bahan baku meskipun produsen hanya bermodalkan surat jaminan dari Pertamina.

"Kami menghimbau agar KS, yang sesama BUMN, agar lebih longgar. Tentang pembayaran, mungkin KS bisa dikasih piutang dulu sebulan atau beberapa waktu. Atau pakai surat jaminan dari Pertamina," katanya.

Ia menegaskan, program konversi ini merupakan program nasional yang jelas memiliki kepastian. Sehingga KS ataupun produsen seharusnya tidak perlu merasa takut tidak dibayar. Terkait tunggakan pemerintah ke Pertamina yang hingga kini belum dibayar, Wisnuntoro menyatakan pembayaran bisa dilakukan dengan mekanisme offset (pertukaran) dengan kewajiban Pertamina ke pemerintah.

Sedangkan terkait tunggakan Pertamina ke produsen tabung dalam negeri sebesar Rp 300 miliar, Wisnuntoro menyatakan pihaknya sudah menyelesaikan hal tersebut minggu lalu.


(lih/ddn)