• Rabu, 23/05/2012 10:37 WIB
  Eropa Krisis, Asia Timur dan Pasifik Harus Kurangi Ketergantungan Ekspor
• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak

Senin, 25/08/2008 10:51 WIB
Pengusaha Akan Diberikan Sanksi Jika Tidak Memberikan THR 
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan memberikan
sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR).

Wacana tidak memberikan THR muncul setelah kalangan pengusaha telah menaikkan upah buruh seperti transport, makan menyusul kebijakan SKB lima menteri beberapa waktu lalu.

"Saya belum ada laporan, jadi kalau nanti saya akan buat surat edaran dan yang melanggar akan diberikan sanksi," kata Menakertrans Erman Soeparno usai memberikan pengarahan pada acara Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan se-Indonesia di Hotel Bumikarsa, Bidakara, Jakarta, Senin (25/8/2008).

Pada saat yang sama ia mengatakan, bahwa penerapan upah menjadi sangat  penting dalam hal ketenagakerjaan. Untuk itu pemerintah dan dengan dewan  pengupahan sedang menggodok formulasi baru mengenai sistem pengupahan yang baru untuk tahun 2009.

Dari formulasi ini diharapkan bisa menjadi dasar penentuan UMR yang lebih proporsional bagi para buruh di daerah.

Formulasi menganai upah akan dipertimbangkan beberapa hal utama yaitu  inflasi, kemampuan perusahaan dan prestasi kerja.

"Forum ini bertujuan untuk pertama menyamakan persepsi soal upah. Kedua  safety net oleh karena itu ada upah minimum yang tidak dilaksanakan mengenai faktor kenaikan upah disesuaikan dengan yang ada, upah bagian dari hak pekerja, upah ditentukan oleh produktifitas," papar Erman.

Selain itu kata Erman, faktor kemampuan perusahaan pun harus dipertimbangkan dan besaran inflasi tahun depan.

"Pemerintah mengharapkan forum ini bisa memberikan konsep yang komprehensif untuk kepentingan pengusaha dan pekerja, kalau formula bisa tahun ini, bisa juga tahun depan.

(hen/ddn)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!