• Rabu, 23/05/2012 10:37 WIB
  Eropa Krisis, Asia Timur dan Pasifik Harus Kurangi Ketergantungan Ekspor
• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak

Kamis, 28/08/2008 12:17 WIB
SBY Bentuk Tim Negosiasi Tangguh 
Anwar Khumaini - detikFinance

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kalau harga kontrak gas dari Lapangan Tangguh Papua merugikan negara apabila tidak diubah. Oleh karena itu, SBY membentuk tim negosiasi harga.

Sesuai arahan Presiden, Menteri Perekonomian Sri Mulyani akan membentuk tim negosiasi kuat dan Wapres akan melakukan supervisi.

"Bila kita berhasil negosiasi sejak itu tanggung jawab ada di tangan saya sebagai Presiden, saya tidak melempar tanggung jawab kepada Wapres atau tim apabila nanti ada permasalahan. Seperti kemarin, menaikkan BBM yang bertanggung jawab kan saya bukan menteri ekonomi," ujarnya.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (28/7/2008).

SBY mengatakan pihaknya sudah menerima laporan soal kontrak Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh. "Memang kalau kita pelajari apabila kontrak ini tidak diperbaharui dengan harga sekarang, maka akan besar sekali kerugian negara dibanding dengan penjualan gas-gas yang lain, seperti di Cepu dan lain-lain," ujarnya.

Meski harga telah diubah pada tahun 2005 tetapi dengan pergerakan harga minyak sekarang yang mencapai kisaran US$ 120-130 per barel harga gas itu menjadi tidak layak lagi.

"Kalau tidak kita perjuangkan, berapa kontrak-kontrak lain akan gagal, ini yang mesti kita perjuangkan, negosiasikan, dengan niat baik itu, agar negara tidak dirugikan, Wapres kemarin sudah ke RRC, dan membuka pintu untuk negoiasai Insya Allah ada celah," ujarnya.

SBY menambahkan kontrak pertambangan akan diperjuangkan apabila memenuhi rasa keadilan. "Tapi jika merusak rasa keadilan tentunya kita berupaya untuk melakukan negosiasi," ujarnya (ddn/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!