Penghematan PLN Tidak Pengaruhi Angka Subsidi Listrik

Jakarta - Meski ada peluang menghemat subsidi listrik sebesar Rp 5 triliun, pemerintah tetap mengusulkan angka subsidi yang sama yaitu sebesar Rp 60,43 triliun.

Namun dengan angka subsidi yang sama, PLN sanggup melayani pertumbuhan listrik yang lebih besar dan tidak perlu ada carry over subsidi ke 2010.

Dirut PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, dengan subsidi tetap sebesar Rp 60,43 triliun maka PLN bisa melayani pertumbuhan listrik hingga 6,99% dari sebelumnya 5,63%. Carry over subsidi sebesar Rp 3,34 triliun ke 2010 pun tidak diperlukan lagi.

"Angka nota keuangan menggunakan asumsi pertumbuhan 5,6%. Tapi dengan realisasi 2008 angka tersebut memang lebih rendah. Karenanya kami mengusulkan selisih dari optimalisasi gas untuk menambah pertumbuhan menjadi 6,99%," ujarnya dalam raker Menteri ESDM dengan Komisi VII di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/9/2008).

Seperti diketahui, subsidi listrik untuk RAPBN 2009 memang berpeluang untuk dihemat Rp 5 triliun dari optimalisasi gas. Dua pembangkit yang diandalkan adalah PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Tanjung Priok.

Secara rinci, kebutuhan subsidi berjalan 2009 yang diajukan sebesar Rp 64,46 triliun. Dengan penghematan Rp 5 triliun maka yang dibutuhkan tinggal menjadi Rp 59,13 triliun. Ditambah kekurangan pembayaran subsidi 2007 sebesar Rp 5,48 triliun maka totalnya menjadi Rp 64,61 triliun.

Pada pengajuan sebelumnya, pemerintah mengajukan carry over sebesar Rp 3,34 triliun ke 2010. Namun kemudian kali ini carry over tersebut diusulkan tidak perlu lagi. Sehingga subsidi tetap sebesar Rp 64,61 triliun.

"Subsidi kami usulkan tetap Rp 60,43 triliun dengan optimalisasi gas yang bisa dilakukan sehingga volume penjualan listrik bisa naik dengan tidak ada carry over 2010," ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Subsidi sebesar Rp 64,61 triliun ini masih bisa ditekan dengan program penghematan sebesar Rp 6,17 triliun sehingga sisanya tinggal Rp 58,44 triliun.

Jadi jika pertumbuhan konsumsi listrik tidak naik atau tetap sebesar 5,63% dan carry over tetap tidak dilakukan, maka subsidi yang dibutuhkan sebenarnya hanya Rp 58,44 triliun.

(lih/ir)