• Rabu, 23/05/2012 12:03 WIB
  Bank Dunia Anggap Utang RI Rp 1.903 Triliun Masih Taraf Aman
• Rabu, 23/05/2012 10:37 WIB
  Eropa Krisis, Asia Timur dan Pasifik Harus Kurangi Ketergantungan Ekspor
• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi

Jumat, 19/09/2008 15:04 WIB
Garuda Tunjuk Underwriter 2009 
Angga Aliya ZRF - detikFinance

Jakarta - Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam melakukan privatisasi terhadap PT Garuda Indonesia walaupun sudah mendapat persetujuan DPR. Penunjukkan penjamin emisi baru digelar tahun depan.

"Kami akan tetap berjalan pada rencana semula tahun 2009 nanti, maka penunjukkan underwriter-nya (penjamin emisi) juga belum bisa dilakukan tahun ini," jelasnya usai Shalat Jumat di Gedung Garuda, Jakarta, Jumat (19/9/2008)

Berbeda dengan rekannya sesama BUMN yang telah mendapat persetujuan, PT Krakatau Steel dan PT Bank Tabungan Negara, keduanya telah melaporkan hasil seleksi penjamin emisi kepada Menneg BUMN beberapa waktu yang lalu.

Sofyan mengatakan, Garuda tidak akan terburu-buru melakukan privatisasi karena ada beberapa hal yang harus dibenahi terlebih dahulu. Salah satunya adalah pelunasan utang perusahaan US$ 836,1 juta. "Sebagian utang tersebut akan dilunasi dari hasil IPO (initial public offering)," katanya.

Untuk sisa pembayaran utangnya, menurut Sofyan, direksi Garuda sedang mengkaji beberapa mekanisme yang nantinya segera dikirim ke Kementrian BUMN.

Ia menambahkan, sebenarnya sektor penerbangan itu cukup bagus. Namun, akibat kondisi ekonomi sedang lesu, sebagaian kebutuhan tambahan penerbangan agak diabaikan.

Mengenai BUMN lain yang akan diprivatisasi namun belum mendapat restu dari DPR, yaitu PT Yodya Karya, PTPN III, IV dan VII, Sofyan akan mendesak DPR untuk segera melakukan pembahasan agar bisa mendapat restu tahun ini. "Kalau tahun depan bisa repot soalnya sudah menjelang pemilu," pungkasnya. (ang/ir)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!