detikfinance

Manajemen Krisis Bisa Cegah Dampak Gejolak Finansial AS

Suhendra - detikfinance
Minggu, 21/09/2008 12:42 WIB
http://us.images.detik.com/content/2008/09/21/5/Uang-hayid-dalam.jpg dok Detikcom
Jakarta -Kamar Dagang Indonesia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Protokol Penanggulangan Krisis (PPK) atau Crisis Management Protocol (CMP). Langkah ini mendesak untuk menghalau dampak krisis keuangan yang tengah terjadi di AS sehingga krisis 1998 tak perlu terulang lagi.

Demikian disampaikan Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo dalam pesan singkat yang diterima detikFinance, Minggu (21/9/2008).

"Presiden harus segera mengambil langkah-langkah taktis antisipatif, sebagai bentuk pertahanan ekonomi negara. Dalam situasi seperti sekarang, idealnya kita sudah harus
memiliki crisis management protocol (CMP)," ujarnya.

Namun Bambang mengingatkan, PPK tak hanya harus segera dibentuk, tapi juga harus
diberi kewenangan karena PPK tidak bisa bekerja jika tak ada payung hukumnya.

Menurut Bambang, seharusnya Indonesia bisa belajar dari krisis moneter pada 1998 yang mematikan sektor perbankan. Maka kini, untuk menghadapi krisis finansial di AS pemerintah harus melindungi sistem perbankan dalam negeri.

"Maka dengan begitu publik menjadi yakin bahwa dana mereka di bank aman. Artinya, ini juga mencegah terjadinya rush," sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah dan otoritas moneter juga diminta tetap menjaga kredibiitas. Salah satu caranya dengan menyebarkan infromasi kepada masyarakat mengenai aspek ketahanan negara.

"Sebarluaskan informasi tersebut secara intensif. Misalnya, data tentang cadangan devisa negara serta kemampaun perbankan melayani penarikan dana masyarakat. Langkah mengerem laju pertumbuhan kredit sudah tepat karena likuiditas bank perlu dijaga. Usai Lebaran, pengetatan likuiditas di pasar dimulai lagi," tambahnya.

Ia juga menambahkan, BI jangan terlalu gegabah dalam merespons gejolak di pasar uang dalam negeri. Kalau hot money bergerak keluar (capital outflow), tidak seharusnya selalu direspons dengan intervensi melindungi rupiah. Baginya intervensi memang diperlukan, tapi harus terukur agar tidak menguras cadangan devisa.

"Tak ada salahnya jika rupiah menemukan keseimbangan baru di tengah ketidakpastian global sekarang ini," pungkasnya.
(lih/lih)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 21/07/2014 17:45 WIB
    Bos Blue Bird Bicara Soal Kursi Ketua Hipmi
    Jumat (18/07/2014) lalu, detikFinance berkesempatan mewawancarai Bayu Priawan Djokosoetono, Bendahara Umum Hipmi. Bayu dikabarkan mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum Hipmi selanjutnya.
  • Gb Minggu, 03/08/2014 18:18 WIB
    Ini Penyebab Klaim Asuransi Kecelakaan Tak Bisa Cair
    Beberapa kasus ada saja pemegang asuransi kecelakaan yang sulit mencairkan klaimnya. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan klaim asuransi kecelakaan sulit atau bahkan tak bisa cair.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut