• Selasa, 22/05/2012 14:46 WIB
  Dalam Setahun, Sengketa Ekonomi Syariah di Meja Hijau Cuma 5 Kasus
• Senin, 21/05/2012 14:43 WIB
  Korban Sukhoi Tak Punya Jamsostek, Pelajaran Agar Perusahaan Jujur
• Senin, 21/05/2012 14:38 WIB
  Ini Dia Tips Aman Memilih Asuransi Jiwa
• Senin, 21/05/2012 14:15 WIB
  192 Juta Masyarakat Indonesia 'Buta' Asuransi
• Minggu, 20/05/2012 18:39 WIB
  Hingga Triwulan I, CIMB Niaga Banyak Biayai Debitur Kakap
• Sabtu, 19/05/2012 13:58 WIB
  Perusahaan Tak Jujur, Korban Sukhoi Tak Didaftarkan Jamsostek

Sabtu, 04/10/2008 08:04 WIB
Bush Teken UU Penyelamatan Ekonomi US$ 700 Miliar 
Nurul Qomariyah - detikFinance

Washington - DPR AS (House of Representatives) akhirnya menyetujui RUU penyelamatan ekonomi melalui voting 263-171. RUU itu pun langsung ditandatangani oleh Presiden AS, George Walker Bush.

Persetujuan yang diberikan oleh DPR AS, pada Jumat (3/10/2008) waktu setempat itu, mengikuti persetujuan yang diberikan oleh Senat sebelumnya.  DPR AS sebelumnya menolak RUU Bailout tersebut, melalui voting 228-205.

Presiden Bush menyatakan, setelah UU itu ditandatangani, maka diharapkan pasar finansial bisa segera tenang. Namun menurutnya, perekonomian AS perlu waktu beberapa saat untuk bisa 'mencerna' UU tersebut.

"Kita telah memperlihatkan kepada dunia bahwa AS akan menstabilkan pasar finansialnya dan menjaga peran utama dalam perekonomian dunia," ujar Bush dalam konferensi persnya di White House Rose Garden, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (4/10/2008).

Bush sendiri telah berusaha keras untuk meyakinkan para pembuat keputusan di AS, agar UU ini segera disetujui. Bush dalam beberapa kesempatan pidato sebelumnya menyatakan, perekonomian AS di ambang kehancuran jika UU yang penuh kontroversi ini tak segera ditandatangani.

"Dengan melangkah bersama UU ini, kami dengan berani akan membantu mencegah krisis di Wall Street menjadi krisis di seluruh negara kita," ujar Bush yang berpidato hanya beberapa saat setelah DPR AS menyetujui RUU Penyelamatan Ekonomi itu.

Pada saat yang bersamaan, menurut Bush, masyarakat harus menunggu beberapa waktu sebelum UU ini memberikan dampak secara penuh pada perekonomina. Bush juga menyatakan, pelaksanaan UU ini memerlukan analisis yang hati-hati dan penuh pertimbangan.

"(UU) Ini akan kita terapkan sebisa mungkin, namun tidak dapat berfungsi secara sempurna dalam satu malam. Perlu waktu beberapa saat untuk mendesain program yang efektif untuk mencapai tujuan dan tidak membuang-buang dolar milik pembayar pajak," ujar presiden yang akan segera lengser ini.

Bush mengakui bahwa UU ini memerlukan 'biaya', namun penting untuk membantu perekonomian AS melawan krisis finansial.

"Saya percaya bahwa intervensi pemerintah seharusnya terjadi hanya ketika diperlukan. Pada situasi ini, langkah itu benar-benar diperlukan. Dan pada akhirnya, biaya dari para pembayar pajak jauh berkurang dari rencana semula," janji Bush.

Bush pun telah menemui Menkeu Henry Paulson, yang menyatakan merasa lebih baik setelah DPR AS menyetujui rencana penyelamatan krisis tersebut.

(qom/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!