• Rabu, 23/05/2012 12:03 WIB
  Bank Dunia Anggap Utang RI Rp 1.903 Triliun Masih Taraf Aman
• Rabu, 23/05/2012 10:37 WIB
  Eropa Krisis, Asia Timur dan Pasifik Harus Kurangi Ketergantungan Ekspor
• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi

Selasa, 07/10/2008 13:55 WIB
APBN Diperketat, Dana JPS Dipertahankan 
Luhur Hertanto - detikFinance

Jakarta - Sebagai langkah mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, penggunaan APBN dan  APBD kembali diperketat. Namun pengetatan ini tidak berlaku untuk program yang termasuk dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Demikian disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/10/2008).

"Tidak ada pengurangan anggaran untuk BLT, bantuan pendidikan, kesehatan dan PNPM. Semua jalan terus," katanya.

Hal ini karena pemerintah menilai metode penyaluran dana JPS yang saat ini dibagi dalam 3 kluster sudah dinilai cukup efektif. Sehingga dirasa belum perlu ada modifikasi metode penyalurannya.

Ia menambahkan, khusus untuk dana Jaring Pengaman Sosial yang dialokasikan bagi pengadaan infrastruktur, hal tersebut akan dihitung sebagai investasi. Dengan cara seperti maka diharapkan lebih bisa mendorong pertumbuhan sarana infrastruktur.

Sedangkan terkait peluang penambahan anggaran untuk RAPBN 2009, Ical menyatakan pemerintah akan mempertahankan defisit APBN yang sudah diturunkan jadi 1,3%.
"Kemarin ditargetkan defisit dari yang ada sekarang 1,7% turun ke 1,3%.Uangnya disimpan dulu untuk nanti," jawabnya.

Dalam pengarahannya di sidang kabinet diperluas Senin kemarin, Presiden SBY menegaskan pentingnya optimalisasi APBN 2009, terutama terkait anggaran Jaring Pengaman Sosial yang mencapai Rp 70 triliun .

"Bila di DPR terjadi tarik menarik, harus dijelaskan ini bagian Jaring Pengaman Sosial," tegas Presiden.



(lh/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!