Hentikan Kenaikan BI Rate
Rabu, 08/10/2008 11:19 WIB
Foto: Dikhy-detikcom
Jakarta - Kalangan perbankan meminta kenaikan BI Rate kali ini adalah yang terakhir kali dilakukan Bank Indonesia (BI). Kenaikan BI Rate lebih lanjut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
"Kalau dilihat harga komoditas sekarang turun, berarti ke depan inflasi turun. Demikian juga dengan nilai rupiah yang menurun, seharusnya tidak perlu reaktif seperti ini karena rupiah tidak bisa ditangani dengan SBI. Ini hanya sementara," ujar pengamat perbankan Aviliani disela diskusi Indef di restoran Bebek Bali, Jakarta, Rabu (8/10/2008).
Permintaan Aviliani ini sejalan dengan ekspektasi yang timbul di pasar global saat ini yang meminta adanya penurunan suku bunga secara terkoordinasi oleh bank sentral dunia untuk mengatasi krisis keuangan global.
Setelah bank sentral Australia menurunkan suku bunga, China dan Hong Kong dikabarkan akan segera menurunkan suku bunganya pada pekan ini. The Fed pun sudah memberikan sinyal penurunan harga.
Aviliani yang juga komisaris independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini menilai di saat pertumbuhan kredit yang sangat besar belakangan ini memang banyak perbankan yang kekurangan likuiditas. Namun bagi Aviliani, seharusnya BI dan pemerintah membantu likuiditas perbankan, bukannya malah menaikkan BI Rate.
Bantuan likuiditas, menurut Aviliani, bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, yaitu menurunkan Giro Wajib Minimum. Kedua, menggunakan dana APBN yang sementara ini belum terserap untuk ditaruh di perbankan. Ketiga, mempertemukan bank-bank yang kelebihan likuiditas dengan yang kekurangan likuditas.
"Sebenarnya masih ada bank-bank yang kelebihan likuiditas, dan BI sebenarnya bisa membantu mempertemukan antara bank yang kekurangan dan kelebihan likuiditas," ujarnya.
Ia menyayangkan keputusan BI menaikkan BI rate menjadi 9,5% karena justru akan membuat kucuran kredit menjadi seret.
Sementara itu pemerintah harus mewaspadai masuknya aliran dana secara besar-besaran dari luar negeri dalam dua bulan ke depan. Jika tidak dibatasi, Indonesia bisa terseret badai krisis lebih cepat dari yang diperhitungkan.
"Bubble ekonomi terjadi karena dana portofolio yang besar. Dan dalam dua bulan lagi bisa terjadi aliran dana masuk yang banyak karena investor AS akan mencari negara-negara emerging untuk menanamkan uangnya," katanya.
(lih/ddn)
"Kalau dilihat harga komoditas sekarang turun, berarti ke depan inflasi turun. Demikian juga dengan nilai rupiah yang menurun, seharusnya tidak perlu reaktif seperti ini karena rupiah tidak bisa ditangani dengan SBI. Ini hanya sementara," ujar pengamat perbankan Aviliani disela diskusi Indef di restoran Bebek Bali, Jakarta, Rabu (8/10/2008).
Permintaan Aviliani ini sejalan dengan ekspektasi yang timbul di pasar global saat ini yang meminta adanya penurunan suku bunga secara terkoordinasi oleh bank sentral dunia untuk mengatasi krisis keuangan global.
Setelah bank sentral Australia menurunkan suku bunga, China dan Hong Kong dikabarkan akan segera menurunkan suku bunganya pada pekan ini. The Fed pun sudah memberikan sinyal penurunan harga.
Aviliani yang juga komisaris independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini menilai di saat pertumbuhan kredit yang sangat besar belakangan ini memang banyak perbankan yang kekurangan likuiditas. Namun bagi Aviliani, seharusnya BI dan pemerintah membantu likuiditas perbankan, bukannya malah menaikkan BI Rate.
Bantuan likuiditas, menurut Aviliani, bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, yaitu menurunkan Giro Wajib Minimum. Kedua, menggunakan dana APBN yang sementara ini belum terserap untuk ditaruh di perbankan. Ketiga, mempertemukan bank-bank yang kelebihan likuiditas dengan yang kekurangan likuditas.
"Sebenarnya masih ada bank-bank yang kelebihan likuiditas, dan BI sebenarnya bisa membantu mempertemukan antara bank yang kekurangan dan kelebihan likuiditas," ujarnya.
Ia menyayangkan keputusan BI menaikkan BI rate menjadi 9,5% karena justru akan membuat kucuran kredit menjadi seret.
Sementara itu pemerintah harus mewaspadai masuknya aliran dana secara besar-besaran dari luar negeri dalam dua bulan ke depan. Jika tidak dibatasi, Indonesia bisa terseret badai krisis lebih cepat dari yang diperhitungkan.
"Bubble ekonomi terjadi karena dana portofolio yang besar. Dan dalam dua bulan lagi bisa terjadi aliran dana masuk yang banyak karena investor AS akan mencari negara-negara emerging untuk menanamkan uangnya," katanya.
(lih/ddn)
Komentar (0 Komentar)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaru Index »
-
Kamis, 24/05/2012 17:15 WIB
8 IPO Perusahaan Teknologi yang Gagal
-
Kamis, 24/05/2012 17:04 WIB
PNS Tak Habis Akal 'Bobol' Anggaran Perjalanan Dinas
-
Kamis, 24/05/2012 16:15 WIB
Tolak Peraturan Jero Wacik, Pekerja Tambang Curhat Soal Perceraian
-
Kamis, 24/05/2012 16:10 WIB
Investor Buru Saham Jelang Penutupan, IHSG Naik Tipis
-
Kamis, 24/05/2012 15:58 WIB
Akhirnya, Gas dari Papua Bisa Dinikmati Dalam Negeri
-
Kamis, 24/05/2012 15:44 WIB
Ini Isi Surat Lengkap Investor Tol ke SBY
-
Kamis, 24/05/2012 15:35 WIB
Pekerja Tambang 'Panas' Aturan Jero Wacik Timbulkan Ancaman PHK
-
Kamis, 24/05/2012 14:38 WIB
Rugi Rp 330 Miliar Gara-gara Saham Facebook, Broker Minta Ganti Rugi
-
Kamis, 24/05/2012 15:58 WIB
Akhirnya, Gas dari Papua Bisa Dinikmati Dalam Negeri
-
Kamis, 24/05/2012 14:27 WIB
Pekerja Tambang 'Panas' Hanya Ditemui oleh 4 Anggota DPR
-
55 Komentar
-
53 Komentar
-
36 Komentar
-
36 Komentar
-
32 Komentar
-
Rabu, 23/05/2012 13:16 WIB
Wawancara Khusus MS Hidayat
Demi Ngirit, Mengejar Mimpi Produksi Mobil Hybrid
Pemerintah punya niatan mengembangkan mobil hybrid di dalam negeri. Berikut ini wawancara khusus detikFinance dengan Menperin MS Hidayat soal mobil hybrid.
-
Kamis, 26/04/2012 07:12 WIB
Mau Cepat Kaya? Berinvestasilah di 5 Instrumen Ini
Salah satu cara mendapatkan penghasilan tambahan tanpa perlu repot adalah berinvestasi. Sebuah investasi yang baik harus memuat banyak instrumen demi meminimalkan risiko.
-
Kamis, 24/05/2012 13:03 WIB
Gagal Jadi Tentara, Chris Kanter Sukses Jadi Pengusaha
Siapa sangka pengusaha yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chris Kanter dahulu pernah bermimpi menjadi seorang prajurit TNI.
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Hidup Sehat · Obat & Penyakit · Ibu & Anak · Berita · Konsultasi · Bank Nama Bayi · Forum · Indeks
- detikTravel · ACI · Happy Holiday · Stories · Destination · Photos · d'Travelers · d'Trips · Hotels ·Flights · Deals · Directories · Index
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © 2012 detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer






(2)_2.gif)



.gif)



.gif)
