• Rabu, 23/05/2012 12:03 WIB
  Bank Dunia Anggap Utang RI Rp 1.903 Triliun Masih Taraf Aman
• Rabu, 23/05/2012 10:37 WIB
  Eropa Krisis, Asia Timur dan Pasifik Harus Kurangi Ketergantungan Ekspor
• Rabu, 23/05/2012 09:15 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Waspadai Krisis Eropa, Hatta: Banyak Bekerja, Jangan Berpolemik
• Rabu, 23/05/2012 07:29 WIB
  Laporan dari Kazakhstan
  Hatta: Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00
• Selasa, 22/05/2012 19:26 WIB
  Waralaba yang Asli akan Memiliki Logo Khusus
• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi

Jumat, 10/10/2008 16:13 WIB
Pemerintah Belanja Rp 25,6 Triliun di Oktober 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah optimis bisa mencairkan anggaran belanja sebesar Rp 25,6 triliun pada satu bulan di Oktober. Diharapkan pengucuran ini bisa membantu likuiditas di pasar yang masih seret.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (10/10/2008).

"(Oktober) tahun ini diarahkan Rp 25,6 triliun bisa cair. Kalau kita hitung-hitungan gaji dan pensiun, biasanya disediakan tanggal 27 untuk November, DAU akhir bulan sekitar Rp 15 triliun. DAK dan sebagainya minggu kedua dan ketiga jadwalnya. Kita harapkan dari kementerian dan lembaga dari pembayaran belanja barang, modal. Kalau gaji kan jelas. Gaji dan pensiun itu sekitar Rp 6-7 triliun," tuturnya.

Herry mengatakan, percepatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) ini cukup signifikan dalam membantu likuiditas di pasar di tengah kondisi saat ini.

"Saya pikir cukup ada signifikansinya. Sekarang masalahnya yang besar-besar itu kontraktual. Kecuali yang sifatnya tunjangan seperti Depdiknas yang ada tunjangan pendidikan. Setelah dicek ternyata ada masalah dan diakui oleh Diknas yaitu SK penetapan tunjangan itu belum ada, jadi tidak bisa dibayar," katanya.

Untuk mempercepat penyerapan belanja di Oktober ini, Herry mengatakan akan ada penyederhanaan aturan penyerapan sehingga belanja menjadi lebih cepat.

"Dari sisi K/L, tentunya harus mempercepat proses pengadaan barang. Mereka harus buat time frame bahwa proses penagihan di lingkungan mereka sampai diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar), harus ada time frame yang jelas. Kita minta seluruh KPPN memperlakukan seluruh tagihan-tagihan itu kalau sudah lengkap, 1 jam selesai. Itu prosedur dan langkah-langkahnya," jelasnya.

Selain itu, Herry juga mengatakan per 26 September 2008 penyerapan belanja modal sudah mencapai 43%, belanja barang 46%, pegawai 74%.

"Overall, belanja pusat 64%, belanja negara 66%. Subsidi 76%, BBM 83%. Dana perimbangan 73%, DBH 58%, DAU 83%, DAK 39%," katanya. (dnl/ddn)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!