Pemerintah Bantah Istimewakan Grup Bakrie

Jakarta - Pemerintah membantah telah mengistimewakan Grup Bakrie dan memberi perlakuan diskriminatif terhadap emiten lain. Seluruh aksi Grup Bakrie harus tetap mengacu pada peraturan yang ada.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/10/2008)

"Pemerintah tidak diskriminatif terhadap seluruh emiten, namun kita pahami ada emiten yagn punya size yang besar yang bisa mempengaruhi pasar secara sistemik. Jadi semua tetap mengacu pada rambu-rambu yang ada," jelas Sri Mulyani saat ditanya mengenai anggapan ada perlakuan istimewa dari pemerintah untuk Grup Bakrie.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan Grup Bakrie untuk berbagai aksi korporasinya.

"Apapun yang mereka lakukan, harus dijaga transparansinya. Grup Bakrie diwajibkan untuk memberi informasi yang akurat kepada seluruh pelaku pasar sehingga semua pelaku pasar bisa mengikut langkah-langkah mereka," katanya.

"Pemerintah juga memahami grup ini sahamnya oleh sejuta umat sehingga semua orang ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh grup Bakrie. Jadi ini pada level corporate action," imbuh Sri Mulyani.



(qom/qom)