Aturan Jual Beli Valas Dinilai Terlalu Lunak

Jakarta - Pengaturan tujuan jual-beli dolar yang dituangkan dalam Peraturan BI No.10/28/2008 terlalu lunak dalam konteks menjaga ketahanan ekonomi negara.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Jumat (14/11/2008).

"Persyaratan pembelian valas ekuivalen US$ 100.000 berdasarkan underlying transaction bahkan perlu lebih diperketat untuk mencegah penggunaan dokumen impor fiktif," katanya.

Bambang mencontohkan aturan yang diperlukan saat ini, seperti mewajibkan bank mengidentifikasi korespondensi terkini antara importir-eksportir serta korespondensi debitur-kreditur keperluan bayar utang.

"Kalau keperluan valasnya untuk belanja barang modal, pembeli harus diwajibkan melaporkan progres dari proyeknya. Kalau mengaku untuk belanja bahan baku, harus ada kepastian bahwa proses produksi memang masih berjalan. Pengetatan ini sejalan dengan semangat menekan imported inflation," tuturnya.

Dikatakan Bambang, mekanisme pengetatan belanja dolar AS yang sama pun perlu diberlakukan terhadap pembeli individu. Tak cukup hanya dengan menunjukan NPWP, melainkan jumlah atau volumenya pun perlu diperkecil setiap transaksi.

"Sebab, dalam situasi seperti sekarang, deposan besar rupiah mulai mengkonversikan simpanannya ke sejumlah valuta utama, seperti dolar AS dan Euro," katanya.

(dnl/qom)