RI Kirim Surat Minta Standby Loan Lebih US$ 5 Miliar

Jakarta - Pemerintah mulai ambil tindakan untuk mengamankan pembiayaan defisit APBN 2009 di tengah situasi krisis keuangan global. Sejumlah pinjaman siaga (standby loan) mulai diajukan Indonesia ke beberapa negara dan lembaga keuangan multilateral.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, di tengah krisis keuangan global yang terjadi sulit untuk membiayai defisit anggaran 2009 melalui penerbitan SUN karena pasar yang sulit.

"Oleh karena itu kita mengirim surat ke beberapa negara dan lembaga multilateral untuk standby loan. Kita tidak indikasikan angkanya karena sedang dihitung tapi mungkin lebih dari itu (US$ 5 miliar)," tuturnya ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin malam (17/11/2008).

Anggito menjelaskan, pinjaman siaga ini sifatnya hanya "jaga-jaga" saja jika memang dibutuhkan untuk membiayai APBN.

"Inikan standby saja kalau memang kita bisa membiayai sendiri, keadaan membaik semester II-2009 maka kita pakai uang sendiri, kalau tidak baru kita tarik," jelasnya.

Dikatakannya, tujuan pemerintah menjajaki pinjaman siaga ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau investor bahwa pemerintah telah mengamankan pembiayaan anggaran 2009 meskipun sedang krisis.

"Jangan sampai orang takut kita tidak punya uang untuk biayai APBN. Standby loan itu kan back stop, fasilitas yang tidak kita tarik dulu, ditarik kalau kita butuh. Jadi uang ada, kondisi kita bagus, kasih dong. Tinggal yang kita bicarakan adalah berapa bunganya kalau kita tarik. Tariknya seluruhnya, sekaligus atau cicil, itu saja yang kita bicarakan dalam negosiasi. Kita akan umumkan ini kira-kira pada kuartal I-2009," urainya.

Pinjaman siaga ini sudah dijajaki pemerintah dengan Bank Dunia, Jepang, Inggris, AS, Perancis, dan Timur Tengah.

"Timur Tengah pakai sukuk. Untuk mulitlateral ADB dan Bank Dunia, tapi ADB kesulitan likuiditas namun dia tetap membiayai program-program yang sudah ada," imbuhnya.

Memang dalam pertemuan G20 di Brazil, ada klausul yang diajukan oleh Indonesia dan disepakati dalam pertemuan itu adalah mengenai pinjaman multilateral untuk pembiayaan APBN.


"Kita tahu 90% pembiayaan APBN dari obligasi negara, tahun depan kalau pemerintah tidak bisa jual bond karena pasar destruktif maka yang menyediakan pembiayaan ini adalah multilateral development banks seperti Bank Dunia," kata Anggito.

Jadi untuk memenuhi pembiayaan APBN Indonesia meminta dukungan dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia selama terjadi distorsi terhadap pembiayaan dari pasar.

"Tapi pembiayaan ini diperuntukkan bagi negara-negara yang mempunyai track record kebijakan fiskal yang bagus, pinjaman bisa dicairkan dengan mudah tanpa syarat atau kondisionalitas," tambahnya.

Alasan beberapa negara berkembang termasuk Indonesia mengajukan klausul ini adalah karena kondisi situasi saat ini dimana terjadi krisis di AS, banyak dana-dana beralih ke obligasi negara AS.

"AS saat ini banyak menerbitkan T-Bills untuk membiayai defisitnya apalagi ada program bailout pemerintah, jadi ini menyebabkan capital outflow di negara berkembang. Di Indonesia juga terjadi penurunan SUN dan saham, jadi AS yang krisis kita jadi korban, karena itu kita meminta kemudahan ini," tuturnya.





(dnl/qom)