50% Pengusaha Tidak Bisa Penuhi Revisi SKB 4 Menteri

Jakarta - Setidaknya separuh dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia diperkirakan tidak bisa memenuhi revisi SKB 4 Menteri yang menetapkan kenaikan upah sesuai inflasi.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, banyak para perusahaan yang kini sudah tak mampu memeberi kenaikan upah yang tinggi karena tidak lagi mendapatkan order.

"Paling sedikit 50% pengusaha tidak bisa memberikan kenaikan sama seperti inflasi. Malahan menurut saya lebih banyak dari itu. Mau gimana lagi, kita sekarang tidak dapat order," katanya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (28/11/2008).

Menurut Sofyan, Apindo menetapkan kenaikan upah buruh akan disesuaikan dengan kemampuan setiap perusahaan. Kisaran yang berlaku antara 6-12%. Bagi perusahaan yang mampu bisa saja membayar kenaikan upah hingga 12%, sementara bagi perusahaan yang sedang terhimpit, maka bisa saja hanya menaikkan upah buruhnya sebesar 6%.

"Tergantung kemampuan perusahaan dan negosiasi dengan buruh. Ini lebih baik ketimbang perusahaan melakukan PHK atau merumahkan karyawannya," katanya.

Terlambat

Ia juga menyatakan revisi SKB 4 Menteri ini sebenarnya sudah terlambat karena dibuat justru setelah sebagian besar pemerintah daerah dan dewan pengupahan sudah menetapkan kenaikan upah di wilayahnya masing-masing untuk 2009.

"90% upah di daerah sudah diteken, jadi sebenarnya ini terlambat. Sehingga tidak terlalu berpengaruh," tambahnya.

(lih/qom)