Pemerintah Dinilai Terlalu Sibuk Ngurusi Pasar Modal

Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu sibuk mengurusi masalah pasar modal ketimbang memperkuat sektor riil. Padahal sektor riil juga terkena dampak tak kalah parah akibat krisis finansial global yang akhirnya menggerus permintaan dan menyebabkan munculnya gelombang PHK.

Hal ini dikatakan oleh Ekonom Senior dari Econit Rizal Ramli dalam diskusi buku "Bencana Finansial" di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (28/11/2008).

"Di pasar modal itu 60% adalah dana asing, sisanya 40% itu lokal yang jumlahnya hanya 200 ribu orang. Jadi negara jangan terlalu sibuk mengurusi pasar modal. Pemerintah salah prioritas," tandasnya.

Rizal mengatakan BUMN-BUMN yang ada seharusnya justru dijadikan alat pemompa perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia. "Jangan malah disuruh beli-beli saham orang lain," katanya.

Menurutnya, naik turunnya harga saham merupakan hal biasa yang bisa terjadi kapanpun. "Kalau sekarang dia turun, pasti dia akan naik. Apalagi sebelumnya nilai saham kita sudah overvalue sehingga menyebabkan bubble dan bubble tersebut pecah," kata mantan Menko Perekonomian ini.

Diungkapkannya, agar Indonesia lebih cepat keluar dari krisis yang terjadi saat ini harus dilakukan perubahan paradigma dari kapitalisme spekulatif ke ekonomi produktif. Jika pemerintah berhasil mengempiskan gelembung ekonomi secara perlahan dan teratur maka dalam dua tahun Indonesia bisa keluar dari krisis ini.

Kapitalisme spekulatif ini dibuktikan dengan gelembung yang terjadi di pasar modal dan aliran hot money yang masuk. "Akibatnya orang bisa kaya dengan spekulasi, dagang kertas misalnya saham, tanpa melakukan kegiatan produktif, ini yang harus diubah," ujarnya.

Untuk mendorong ekonomi riil, menurut Rizal, butuh manajemen dimana pemerintah campur tangan, sedangkan ekonomi pasar bebas percaya pada manajemen hands off yakni membiarkan pada mekanisme pasar.

Jika perubahan paradigma ini dilakukan dan pemerintah fokus pada pembenahan sektor riil, ungkap Rizal, maka dalam waktu sekitar dua tahun Indonesia sudah bisa keluar dari krisis.

Namun demikian, kondisi ekonomi Indonesia bisa membaik dalam tiga tahun karena mengikuti siklus ekonomi meskipun pemerintah tidak melakukan apa-apa. "Tapi apa kita mau tunggu selama itu," jelasnya.

Dengan terlanjur menggelembungnya ekonomi spekulatif di Indonesia, pemerintah seharusnya mulai melakukan berbagai penegakan hukum agar Indonesia tidak dijadikan tempat spekulasi.

Ia mencontohkan aliran hot money sepuluh tahun lalu hanya sebesar US$ 12,4 miliar dan sekarang membengkak menjadi US$ 24 miliar. "Bergantungnya pemerintah dan BI pada aliran hot money inilah yang membuat kita tidak berdaya ketika aliran itu kembali ke negaranya," imbuhnya.    




(dnl/qom)