• Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
  Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus 'Sasa'
• Rabu, 23/05/2012 18:42 WIB
  Dahlan Iskan: BUMN Siap Dorong & Produksi Mobil Listrik
• Rabu, 23/05/2012 18:10 WIB
  Pemerintah Klaim RI Jadi Acuan Negara Tetangga untuk Urusan NSW
• Rabu, 23/05/2012 17:52 WIB
  Diisukan 'Tegang' dengan Jero Wacik, Dahlan: Saya SMS-an Terus
• Rabu, 23/05/2012 17:43 WIB
  Capai Rekor, Ekspor Kopi Tembus Rp 9 Triliun
• Rabu, 23/05/2012 17:26 WIB
  Bertemu SBY, Dahlan Iskan Ngobrol Soal Sapi

Rabu, 03/12/2008 17:02 WIB
Menkeu: Kurang Konkret Apa Coba? 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah mengaku sudah menyiapkan berbagai aturan yang sifatnya konkret untuk sektor riil guna menghadapi kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di 2009.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2008).

"Kita sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk 5.000 kecamatan lebih, setiap kecamatan mendapat Rp 3 miliar. Kemudian, proyek infrastruktur diberikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Itu kurang konkret apa coba," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah di 2009 juga mengalokasikan lebih dari Rp90 triliun sebagai stimulus pembangunan infrastruktur untuk menggenjot pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, jaringan listrik, rel kereta, dan telekomunikasi.

"Program jaring pengaman sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga kita kasih, program keluarga harapan. Untuk apa pun tujuannya itu adalah jaring pengaman sosial di level grass root, apa itu kurang riil, mau konkrit apalagi," tegasnya.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai berbagai kewajiban yang disiapkan pemerintah di 2009 tersebut khususnya dalam rangka menggerakkan sektor riil dan mengantisipasi gelombang PHK, sifatnya adhoc.

"Apa yang dilakukan pemerintah lebih banyak uang keluar dan lebih banyak pada program-program adhoc yang tidak jelas. Efektifitasnya akan sangat rendah," tegasnya.

Pemerintah menurut Dradjad seharusnya mempunyai program terstruktur sehingga bisa berkesinambungan.

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis juga mengungkapkan saat ini pemerintah belum menjelaskan sektor apa saja yang terkena dampak krisis paling besar, apakah ada di perbankan atau sektor riil.

"Kalo di sektor riil dimana saja, harus jelas juga apakah di manufaktur, transportasi, apakah semua industri yang berkaitan dengan ekspor, berapa besarannya, dan angkanya gimana hitungnya. Intinya itu dulu. Kalau bisa diketahui titik dari krisis itu," pungkas Harry.





(dnl/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!