Menneg BUMN: Tak Ada BUMN Tersangkut Produk Spekulatif

Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil membantah kabar 4 BUMN yang terlibat dalam produk perbankan yang bersifat spekulatif.

"Itu tidak benar, enggak ada sama sekali itu BUMN terlibat spekulasi. Kita enggak tahu sumber beritanya darimana," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Gedung Garuda,
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/12/2008).

Sofyan berani berkata begitu setelah melakukan konfirmasi terhadap 4 BUMN yang bersangkutan, siang tadi. BUMN tersebut antara lain PT Krakatau Steel, PT Aneka Tambang Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Elnusa anak usaha PT Pertamina. PGN sendiri sudah mengirim rilis tak punya produk spekulatif.

Dari pantauan detikFinance, dua BUMN sudah menghadap untuk melapor langsung kepada Menneg BUMN. Direktur Utama PGN Hendi Priyo Santoso datang paling awal sekitar pukul 14.00.

Sedangkan Direktur Utama Krakatau Steel Fazwar Bujang, sudah bertemu Sofyan sekitar pukul 15.30. Namun direksi dari Antam dan Elnusa tidak terlihat batang hidungnya sampai pertemuan berakhir.

Setelah berdiskusi bersama perusahaan plat merah tersebut, Sofyan berani mengambil kesimpulan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menyatakan keterlibatan BUMN tersebut
melakukan kontrak produk spekulatif.

"Bukti-buktinya tidak ada, masa mereka mau bohong sama saya. Saya akan cari sumber isunya," tegasnya.

Per tanggal 1 Desember, BI mulai memberlakukan larangan pembelian dolar untuk produk-produk spekulatif seperti dual currency deposit dan callable forward. Tujuan dari larangan tersebut adalah menjaga rupiah tidak fluktuatif.

Masalah sejumlah BUMN tersangkut produk spekulatif perbankan itu sebelumnya diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo dalam kesempatan rapat kerja dengan menteri keuangan, Selasa (2/12/2008) lalu.

Menurut Dradjad, Empat bank disinyalir menawarkan produk dual currency yang sifatnya spekulatif. Produk-produk ini diperkirakan memiliki potensi transaksi mencapai US$ 3 miliar yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.Padahal produk-produk tersebut sudah dilarang beredar oleh Bank Indonesia.

(ang/qom)