BP Migas Dipanggil KPK Jelaskan Penyusutan Aset Rp 200 Triliun

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil BP Migas untuk meminta penjelasan terkait penyusutan aset hingga Rp 200 triliun. KPK masih belum menemukan unsur pidana dalam kasus ini.

Kepala BP Migas R Priyono yang datang memenuhi panggilan tersebut mengaku akan memberikan klarifikasi bukan hanya tentang penyusutan aset, tapi juga tentang sistem produksi, pendapatan, cost recovery dan perbaikan asset management.

"Saya ke sini untuk memberikan klarifikasi. Kita diundang KPK untuk membahas beberapa hal, salah satunya tentang penyusutan aset," kata Priyono di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2008).
Menurutnya, kedatangannya kali ini untuk memenuhi permintaan KPK dalam transparansi pengelolaan aset di BP Migas.

"Banyak masalah yang akan kita sampaikan, terutama soal temuan dari BPKP itu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, mengatakan belum ada unsur pidana korupsi di BP Migas.

Alasannya, kata dia, KPK masih akan meminta keterangan lebih jauh dan memperbaiki sistem manajemennya lebih dahulu.

"Sementara ini, kita akan minta diperbaiki saja manajemennya. Belum ada unsur pidana di dalamnya," kata Haryono.

Terkait perbaikan sistem manajemen, lanjut dia, KPK akan memberikan batas waktu pada BP Migas supaya segera memperbaiki sistem manajemennya, terutama yang berkaitan dengan temuan adanya penyusutan aset yang sebelumnya senilai Rp 225 triliun menyusut menjadi Rp 25 triliun saat ini.

"Nanti, tergantung kesepakatan kita dan BP Migas batas waktunya kapan. Yang pasti secepatnya," kata Haryono.

(aan/lih)