• Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
  Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus 'Sasa'
• Rabu, 23/05/2012 18:42 WIB
  Dahlan Iskan: BUMN Siap Dorong & Produksi Mobil Listrik
• Rabu, 23/05/2012 18:10 WIB
  Pemerintah Klaim RI Jadi Acuan Negara Tetangga untuk Urusan NSW
• Rabu, 23/05/2012 17:52 WIB
  Diisukan 'Tegang' dengan Jero Wacik, Dahlan: Saya SMS-an Terus
• Rabu, 23/05/2012 17:43 WIB
  Capai Rekor, Ekspor Kopi Tembus Rp 9 Triliun
• Rabu, 23/05/2012 17:26 WIB
  Bertemu SBY, Dahlan Iskan Ngobrol Soal Sapi

Senin, 12/01/2009 18:09 WIB
Harga Premium Turun Rp 500, Solar Turun Rp 300 Mulai 15 Januari 
Anwar Khumaini - detikFinance

Jakarta - Pemerintah menurunkan lagi harga BBM mulai 15 Januari 2009. Harga premium turun dari Rp 5.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Untuk solar turun dari Rp 4.800 menjadi Rp 4.500 per liter.

"Minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter. Ini berlaku mulai 15 Januari 2009," jelas Presiden SBY.

Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/1/2009). Pengumuman disampaikan setelah dilakukan rapat sejak pukul 15.00 WIB.

Pemerintah sebelumnya telah dua kali menurunkan harga BBM pada Desember 2008. Harga terakhir premium Rp 5.000 per liter, solar Rp 4.800 per liter.

Presiden mengawali pengumuman ini dengan membeberkan 7 prioritas dibidang ekonomi untuk mengurangi dampak ekonomi global. Presiden selanjutnya menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang tidak mengatur harga sebagaimana dianut oleh ekonomi sosialis ataupun komunis.

"Untuk diketahui seluruh rakyat Indonesia bahwa sistem dan kebijakan perekonomnian yang kita anut dewasa ini, kita tidak mengontrol, meregulasi semua harga barang dan jasa. Ada sebagian yang kita regulasi, kita atur. Ada harga barang atau jasa itu dan kita serahkan pada hukum ekonomi, mekanisme pasar yang berlaku yang berlaku di negara lain juga," urai presiden.

Yang diatur misalnya adalah harga BBM seperti premium, solar dan minyak tanah, juga TDL (Tarif Dasar Listrik), beras dan gabah. Menurut presiden, harga yang diatur adalah untuk komoditas yang memenuhi hajat hidup orang banyak.

"Sedangkan yang lain kita serahkan kepada hukum dan logika ekonomi. Jadi kalau ada yang berpikir pemerintah harus juga menetapkan semua harga, bukan itu pilihan kebijakan yang kita anut," katanya.

Soal harga, presiden menjelaskan bahwa angkanya harus tepat. Misalnya, untuk harga pangan, harus tetap memberikan penghasilan yang layak pada petani, namun tetap terjangkau harganya di kalangan masyarakat.

"Harga itu harus memberikan penghasilan yang layak pada petani. Tidak adil harganya jatuh, petani yang sudah menanam komoditas pangannya tidak dapat apa-apa. Jadi ingat, kalau bicara tentang harga, beras misalnya, harga pangan, lihatlah dulu bahwa petani-petani kita yang menanam dan menghasilkan perlu mendapatkan penghasilan yang layak. Namun disisi lain harga itu bisa dijangkau oleh yang lain, dikaitkan dengan penghasilan dengan daya beli," urai presiden.

  (qom/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!