Baru 46% Area Hutan untuk Pertambangan yang Direklamasi

Jakarta - Terbitnya PP No 76 Tahun 2008 tentang kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, beberapa waktu yang lalu ternyata belum diterapkan semua oleh perusahaan pertambangan.
 
Reklamasi hutan merupakan upaya rehabilitasi hutan bekas tambang dan lahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah, melalui PP tersebut pada dasarnya mengharapkan  perusahaan pertambangan dapat meningkatkan kinerja reklamasi hutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal RLPS, Indriastuti dalam Workshop Pedoman Keberhasilan Reklamasi Hutan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (25/2/2009).

"Dari laporan pelaksanaan reklamasi hutan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial (RLPS), telah dilakukan monitoring kepada 24 perusahaan pertambangan dari 52 perusahaan yang mendapat izin pinjam pakai. Lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan adalah seluas 51.613 hektar, namun yang baru direklamasi seluas 23.831 hektar atau sekitar 46 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, sisanya masih berupa tambang aktif dan sarana prasarana penunjang lainnya. Dari yang telah direklamasi tersebut, lanjut Soetino, sebagian besar ditanam dengan jenis pioner dan cepat tumbuh.

"Sesuai dengan himbauan dari Menteri Kehutanan, reklamasi hutan ini hendaknya ditingkatkan kualitasnya dan tidak hanya sekedar hijau, namun dapat ditanam dengan jenis-jenis lokal berdaur panjang untuk mendukung biodiversity atau keanekaragaman hayati," jelasnya.

Pemerintah meminta para perusahaan pertambangan agar terus mendorong program reklamsi hutan, sesuai dengan deklarasi Green Mining beberapa waktu yang lalu,  dan arahan Presiden RI dalam acara Puncak Aksi Penanaman Serentak Di Indonesia, November tahun lalu.



(dru/qom)