Perpres Izin Tambang Bawah Tanah di Hutan Lindung akan Diterbitkan

Jakarta - Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang akan memberikan izin bagi kegiatan pertambangan bawah tanah di areal hutan lindung.


Demikian disampaikan Direktur Jenderal Mineral Batubara Mineral dan Panas Bumi (Dirjen Minerbapabum) Bambang Setiawan usai Energy And Mineral Resources Bussiness Gathering and Gala Dinner With Minister of Energy and Mineral Resource, di Hotel Ritz Carlton Pasicif Place, Jakarta, Senin (20/4/2009) malam.

"Kami melihat belum ada suatu payung hukum bagi kegiatan pertambangan bawah tanah di hutan lindung makanya Perpres ini dibuat," ujar Bambang.

Menurut Bambang, keberadaan Perpres ini dinilai tidak akan bertentangan dengan Undang-undang (UU) kehutanan yang sudah ada.

"Undang-undang hanya melarang pertambangan terbuka di areal hutal lindung, tidak ada larangan spesifik bagi pertambangan bawah tanah," jelas Bambang.


Bambang tidak bisa memastikan kapan perpres tersebut  akan selesai. Saat ini draft Perpres itu sudah ada di Sekretaris Kabinet (Sekab).

"Kan ini perpres, jadi selesainya bukan ditangan saya dong. Yang penting sekarang ada di Sekab. Yang akan tandatangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menhut dan Menteri KLH, baru kemudian ditandatangani presiden," ungkap Bambang.


Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bawah tanah harus memperhitungkan cadangan tambang tersebut karena biaya yang dikeluarkan cukup mahal.

"Kalau costnya tinggi, keuntungannya tinggi tidak ada masalah tergantung cadangannya berapa kalau cadangan yang besar kenapa tidak dilakukan. Sekarang yang penting profitability-nya. Contohnya di Kalimantan Timur kan cadangan batu baranya besar-besar," papar Purnomo.



(epi/ir)