Industri Perkebunan Wajib Pakai Energi Bersih

Yogyakarta - Industri-ndustri perkebunan seperti kelapa sawit wajib menggunakan energi bersih. Hal ini disebabkan tuntutan luar negeri yang mewajibkan adanya sertifikasi sebagai perusahaan yang ramah lingkungan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Soedjai Kartasasmita kepada wartawan seusai acara rakernas di gedung Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di Jl Urip Sumoharjo, Yogyakarta, Jumat (15/5/2009).

"Industri-industri sawit sekarang ini wajib mendapat sertifikasi produk yang ramah lingkungan bila produknya di pasarkan ke luar negeri," kata dia.

Menurut Soedjai dalam rakernas yang dihadiri perusahaan perkebunan milik BUMN, swasta, perusahaan perkebunan besar, menengah dan kecil itu mewajibkan kepada anggota GPPI untuk memanfaatkan limbah pabrik menjadi energi bersih. Namun pihaknya tidak akan memasang target pemanfaatan energi bersih di perusahaan-perusahaan perkebunan.

"Tak ada target. Tahun ini sudah ada 3 perusahaan. Tapi mereka sepakat untuk memanfaatkan limbah pabrik untuk dijadikan pupuk organik atau energi alternatif," katanya.

Dia mengatakan limbah perkebunan sawit yang mencapai ribuan ton setiap kali produksi itu bisa menghasilkan energi listrik yang bersih hingga 3-4 megawatt. Hal itu berarti akan menghemat biaya sekitar Rp 800 juta untuk membayar biaya listrik dari PLN.

"Tarif listriknya nol, berarti beban biaya produksi juga berkurang. Ini salah satu contoh yang telah dilakukan sebuah perusahaan sawit," kata Soedjai didampingi Direktur Eksekutif GPPI, H. Simanjuntak.

Menurut dia, penggunaan listrik bersih itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit saja tapi juga perusahaan gula. Limbah tebu dari pabrik gula juga bisa dimanfaatkan menjadi biogas, listrik dan pupuk organik.

Dia mengatakan untuk membiayainya, GPPI telah menggandeng International Financial Corporation (IFC) yang akan bekerjasama dengan bank-bank di Indnesia.

"Ini adalah salah satu cara untuk bertahan dan mereka sanggup membiayai kreditnya. Di saat krisis sekarang ini, perusahaan perkebunan adalah salah satu sektor yang tidak ada PHK," pungkas dia.

Inovatif

Menghadapi krisis global sekarang ini, industri-industri perkebunan di Indonesia dituntut lebih inovatif dalam menghasilkan produk. Perusahaan perkebunan tidak boleh lagi mengandalkan aspek komoditas saja tapi juga harus mampu menangkap berbagai peluang usaha di sektor tersebut.

"Dalam situasi krisis global seperti sekarang ini perusahaan harus tetap mendapat laba," kata Soedjai.

Menurut dia, saat ini semua perusahaan perkebunan baik yang besar, menengah, kecil/usaha rakyat harus mengubah paradigma. Perusahaan tidak boleh lagi mengandalkan aspek komoditas saja untuk dijual di luar negeri. Aspek-aspek lain yang bisa memberikan nilai tambah harus dikembangkan.

Meski dipasaran sudah ada berbagai komoditas perkebunan seperti teh, kopi dan coklat. Perusahaan harus mampu menampilkan produk-produk spesial. "Ini yang harus dilakukan agar bisa bertahan," katanya.

Dia mencontohkan pemasaran teh dengan kemasan yang bagus dengan mengandung berbagai khasiat. Meski harganya mahal, konsumen tetap akan mencari dan membeli. Contoh lainnya adalah kopi Luwak seperti yang dipasarkan perusahaan kopi di Jawa Timur, satu cangkir berharga Rp 100 ribu. Sedang kalau di luar negeri seperti Amerika bisa mencapai US$ 30.

"Ini baru satu komoditas. Belum lagi coklat atau cacao yang saat ini harganya paling tinggi mencapai US$ 2.600/ton. Artinya dalam situasi krisis seperti sekarang ini, orang masih mencicipi kopi yang enak, coklat yang enak dan teh yang bagus," kata Soedjai yang didampingi Direktur Eksekutif GPPI, H. Simanjuntak.



(bgs/ir)