Pemerintah akan Pertahankan PT PAL, PHK Opsi Terakhir

Jakarta - PT PAL saat ini masih menjadi 'pasien' serius PPA. PT PAL membutuhkan adanya righsizing perusahaan meski Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan akan menjadi opsi terakhir.

Hal ini disampaikan Sekretaris Menneg BUMN, Said Didu kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

"PT PAL perlu rightsizing juga, selama masih ada jalan, PHK itu kan jalan terakhir," ujar Said.

Meskipun PPA belum menentukan mekanisme restrukturisasi yang akan digunakan, imbuh  Said, namun pemerintah berjanji tidak akan membiarkan PT PAL bangkrut. "Pemerintah tidak menginginkan PT PAL bangkrut dan akan mempertahankan eksistensi PT PAL," katanya.

Said menyatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki di PT PAL. Selama ini PT PAL memang banyak menerima proyek namun proyek-proyeknya banyak yang tidak diselesaikan.  Untuk itu, ia berharap PT PAL tidak lagi menjadi perusahaan pencari proyek, namun menjadi perusahaan pencari laba.

"Kalau dulu yang dilaporkan kalo galangan dia sudah penuh sampai 2011, ternyata penuh itu barang rugi," ucap Said.

Pada kesempatan yang sama, Said berharap agar BUMN-BUMN yang berhubungan dengan teknologi untuk melakukan reformasi setiap saat. Menurut Said, apa yang terjadi di PT PAL dan PT Inti disebabkan keterlambatan kedua BUMN tersebut melakukan reformasi padahal  perubahan pasar dan perubahan sistem pemerintahan telah terjadi.

"Kalau dulukan industri strategis apapun yang diminta kan dipenuhi, sekarang tidak bisa, harus ada hitung-hitungannya," tandas Said.



(epi/lih)