Jangan Ada Rangkap Jabatan di Departemen 'Remunerasi'

Jakarta - Rangkap jabatan sudah seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat di dalam lingkungan departemen yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan juga remunerasi kepada pegawainya.
 
Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2009).
 
"Rangkap jabatan harusnya tidak ada lagi bagi departemen yang sudah melakukan reformasi birokrasi, Departemen Keuangan juga termasuk di dalamnya," tuturnya.
 
Dradjad mengungkapkan Departemen Keuangan sebagai lembaga awal penerapan reformasi birokrasi harusnya konsisten terhadap sikapnya, dan tidak lagi membolehkan rangkap jabatan bagi pejabatnya.
 
"Meskipun tidak rangkap gaji, tapi tetap saja akan ada konflik kepentingan jika rangkap jabatan diperbolehkan," ujarnya.
 
Sementara mengenai alasan kurangnya SDM untuk dijadikan komisaris BUMN sehingga masih diperlukan dari kalangan pejabat, Dradjad mengatakan hal itu hanya keinginan Depkeu untuk mengontrol BUMN.
 
"SDM kita banyak kok, dari bankir-bankir senior jika itu yang menjadi alasannya," pungkas Dradjad.

Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi sebelumnya menyatakan, rangkap jabatan pejabat pemerintah diperbolehkan, asalkan tidak rangkap penghasilan.

Sekjen Depkeu Mulia P Nasution yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama Bank Bukopin sebelumnya juga menyatakan dirinya tidak menerima tambahan honor untuk tambahan jabatan tersebut. Menurutnya, penugasan sebagai komisaris utama Bukopin adalah untuk mewakili kepentingan pemerintah.



(dnl/qom)