Pengusaha Kurang Manfaatkan Fasilitas BM-DTP Karena Ribet

Jakarta - Minat pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas BM-DTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) masih minim karena proses adminitrasi yang memakan waktu serta lambatnya aturan ini dikeluarkan.
 
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum GIAMM (Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor) Hadi Suryadipraja dalam acara jumpa pers mengenai BM-DTP di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta, Rabu (3/6/2009).
 
"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk BM-DTP keluar 31 Desember 2008, dan 26 Februari 2009 baru dikeluarkan PMK per sektor yang mendapat insentif ini, dan tanggal 4 April 2009 baru dikeluarkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai-nya jadi waktunya tidak sampai 1 tahun, belum lagi proses yang memakan waktu," tuturnya.
 
Hadi mengatakan seharusnya sejak awal tahun aturan ini sudah dibuat sehingga para importir bisa memanfaatkannya dengan maksimal, di tengah kondisi krisis ekonomi global.
 
"Terlalu lambat pelaksanaannya, jadi sudah 4 bulan lewat baru aktif digunakan. Belum lagi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas ini tidak mudah" tandasnya.
 
Berdasarkan data Direktorat Bea dan Cukai menyebutkan sampai 1 Juni 2009, baru ada permohonan fasilitas BM-DTP sebanyak Rp 785,527 miliar dari 2 sektor industri yaitu sektor komponen kendaraan bermotor dan telematika.
 
Dari 11 sektor industri yang mendapatkan fasilitas BM-DTP ini, baru ada 5 sektor yang mengajukan permohonan fasilitas ini. Di 2009 pemerintah mengalokasikan anggaran BM-DTP sebesar Rp 2,5 triliun.



(dnl/ir)