Proyek Senoro Bisa Tetap Ekonomis Meski Gas untuk Domestik

Jakarta - PT LNG Energi Utama, yang selama ini merasa dicurangi dalam proyek LNG Senoro, mengklaim gas dari lapangan tersebut sebetulnya bisa diprioritaskan untuk dalam negeri. Seandainya ditunjuk jadi kontraktor proyek tersebut, LNG EU mengaku bisa mengalokasikan gas Senoro untuk kebutuhan dalam negeri tanpa harus mengorbankan keekonomian proyek.

"Sejak awal (2005), fokus LNG-EU hanyalah membangun kilang gas di Senoro di Sulawesi Tengah, dan siap mengakomodasi kepentingan nasional, termasuk memprioritaskan kebutuhan gas domestik, kapanpun dibutuhkan," kata Executive Director PT LNG-EU Norm Marshall dalam pernyataan tertulis yang dikutip detikFinance, Senin (8/6/2009).

Proyek LNG Senoro kini memang kembali gamang setelah Wapres Jusuf Kalla mengharuskan produksi gas diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Padahal berdasarkan perhitungan ekonomi proyek selama ini, gas dari proyek Senoro sudah dialokasikan untuk diekspor ke Jepang.

Norm menegaskan, proyek LNG di Senoro sebenarnya bisa menjadi proyek yang cukup ekonomis, asalkan pihak pengembang dan operator mampu mengelola dengan biaya yang relatif lebih murah dan tingkat efisiensi yang tinggi.

"LNG-EU, berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan proposal proyek LNG Senoro dan proyek LNG yang kini sedang dilakukan di Australia (di mana kedua proyek tersebut memiliki kapasitas serupa) memperhitungkan bahwa proyek LNG Donggi Senoro bisa dibangun dengan anggaran sekitar US$ 800 juta. Angka tersebut tak sampai setengah dari penawaran Mitsubishi saat ini, yang sekitar US$ 1,8-2 miliar," ujarnya.

LNG EU merupakan perusahaan yang merasa dicurangi dalam pemilihan kontraktor pembangunan kilang LNG Senoro. LNG EU merasa data-data yang sudah dikumpulkannya digunakan oleh Mitsubishi yang kini menjadi kontraktor resmi. LNG EU pun mengadukan masalah ini ke KPPU.

Kini, setelah proses proyek Senoro kerap terhambat, LNG EU kembali mengajukan diri untuk mengerjakan proyek tersebut. LNG EU mengklaim pihaknya bisa mengerjakan proyek dengan biaya yang lebih efisien dari yang ditawarkan Mitsubishi.

"Kendati demikian, hal itu tidak akan mengurangi dasar laporan kami ke KPPU, karena terkait dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan potensi kerugian yang muncul sejak tahun 2005, di mana jika memang ada pelanggaran, maka pihak yang melanggar harus  bertanggungjawab," ujar Norm.


(lih/qom)